Belum Kantongi Izin, Front One Inn Syariah Masih Nekat Beroperasi

Bangunan tak berizin dan nekat beroperasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG: Diduga bangunan hotel Front one inn syariah, yang berada di Jalan Soekarno Hatta No.55 Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Jombang Jawa Timur, secara resmi belum kantongi izin. Hal ini dikarenakan, bangunan yang sudah berdiri beberapa bulan lalu, belum sama sekali mengajukan izin kepada Dinas terkait.

Meski kini Front one inn syariah sudah beroperasi, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jombang, belum pernah menerima berkas pengajuan izin atas hotel tersebut.

“Terkait Front one inn syariah, berkas izin mendirikan bangunan (IMB), maupun izin terkait usaha atau kegiatan yang dimaksud belum masuk kesini, ” kata Joko Muji Subagyo, selaku Kabid Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jombang, saat ditemui sejumlah wartawan, Jumat 19 Januari 2018.

Hanya mengantongi izin dari kepala Desa setempat, pihak pengelola hotel front one inn syariah sudah berani beroprasi. Bahkan, secara legalitas dugaan sementara izin lingkungan belum juga terselesaikan, karena dalam formulir izin mendirikan bangunan tak ada tanda tangan dari pihak camat setempat.

Sungguh ironis sekali, hanya mengandalkan izin yang diajukan pada Desa setempat, yakni izin restoran dan ruang meeting, hotel ini sudah beroperasi dan melayani pelanggan, bahkan hotel ini juga menyediakan fasilitas kamar untuk bermalam.

“warga sekitar ngertinya front one inn syariah untuk restoran, gak tau kalau ada hotelnya juga mas, ya kami merasa dikelabuhi sama pengelola,” ungkap Agus, salah satu warga setempat.

Izin belum ada, namun sudah beroprasi inilah keunikan birokrat di Jombang. Padahal, dokumen lingkungan merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi untuk melakukan perizinan pada dinas terkait.

Sementara itu, Nanang Kuspraptomo, Pemerhati lingkungan, menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak pemilik front one inn syariah. Padahal, sebelum beroperasi usaha atau kegiatan, seharusnya IMB itu dilakukan terlebih dulu.

“Masalah ini akan kita bawa kerana hukum. Sebab, hal tersebut sudah menyalahi aturan yang ada. Dan tujuan saya adalah, agar seluruh elemen masyarakat taat hukum. Sedangkan, para penegak hukum agar menjalankan tugasnya serta menindak pelanggar hukum sesuai dengan aturan yang ada, “jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya pada Selasa (16/01), bahwa sejumlah warga Desa Kepuhkembeng menolak atas berdirinya hotel ditempat tersebut.

Sebelum dilakukan pendirian bangunan Front One Inn Syariah, sempat ada mediasi antara pihak front one inn syariah dengan warga. Dan kesempakatan yang diambil adalah bahwa tempat tersebut dipergunakan restoran dan ruang meeting, bukan hotel.(elo)