Mokhamad Misbakhun : Kenaikan Cukai Tidak Selalu Identik Dengan Penerimaan Negara

KANALINDONESIA.COM : Anggota Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan jika survei kenaikan rokok Rp 50 ribu yang diprakarsai oleh Universitas Indonesia itu untuk kepentingan asing, dan terbukti dibiayai oleh Bloomberg sekitar Rp 4,5 miliar. Karena itu pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan jangan sampai dengan dasar survei segelintir orang, dan apalagi dibiayai asing.

“Dampak dari kenaikan rokok Rp 50 ribu sangat luas. Yang terlibat sebanyak 6,2 juta orang. Menyangkut petani, anak istri, keluarga, buruh pabrik, pedagang asongan dan sebagainya. Selama ini kontribusi rokok pada negara sangat besar yaitu Rp 145 triliun. Jadi, pemerintah harus bijaksana karena rokok itu menyangkut hajat hidup orang banyak,’ tegas politisi Golkar itu dalam dialektika demokrasi ‘Rokok, Pajak dan Naib Petani Tembakau’ bersama Heri Gunawan (Gerindra), Pimpinan Pergerakan Perlawanan Petani Tembakau dari LIPI Mohamad Sobary, dan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamudji di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Menurut Misbakhun, setiap kenaikan cukai tidak selalu identik dengan penerimaan negara, karena selalu lahir banyak pabrik rokok illegal. “Jadi, kenapa isu ini selalu diopinikan seolah-olah taka da kepentingan tembakau di Indonesia. Untuk itu dalam RUU Pertembakaun yang dibahas DPR RI adalah untuk menjaga kepentingan petani tembakau,” ujarnya.

Baca:  DPD Dukung Pansus Angket KPK Panggil Miryam

Heri Gunawan menilai jika isu kenaikan rokok Rp 50 ribu itu sebagai gonjang-ganjing politik dan bentuk kepanikan pemerintah kalau langsung merespon hasil survei UI tersebut. sementara jumlah rokok illegal yang beredar mencapai 11 %. “Pabrikan rokok kita dulu mencapai 4600 -an, tapi kini tinggal 300-an,” tambah politisi Gerindra itu.

Pertanyaannya apakah dengan berkurangnya pabrikan itu lalu jumlah perokok dan rokok berkurang? Kedua, Heri khawatir isu ini untuk tes masyarakat di tengah kebuntuan pendapatan pajak dan defisit anggaran. Pajak dari cukai rokok mencapai Rp 146 triliun (2015-2016), sementara dari 100 BUMN hanya menperoleh Rp 30 triliun.

Oleh sebab itu kata Heri, terlalu sembrono, gegabah kalau pemerintah tiba-tiba merespon survei UI tersebut. dimana dampaknya sangat luas bagi kepentingan rakyat Indonesia. “Jadi, Gerindra akan menolak kalau pemerintah akan menaikkan harga rokok hanya berdasarkan survei. Masyarakat tidak nyaman terhadap negara ini, karena lebih banyak membeli Samsung daripada produk diri sendiri,” ungkapnya.

Baca:  Kedapatan Nyabu, Mantan Anggota DPRD Ponorogo Diamankan Polisi

Dengan demikian dia meminta pemerintah tidak membuat ‘kegaduhan’ baru di tengah defisit anggaran, dan tax amnesty jauh dari harapan. “Jangan-jangan begitu menghadapi kebuntuan pendapatan, pemerintah langsung menaikkan harga rokok. Sementara bayar utang Rp 210 triliun,” pungkasnya.

Mohamad Sobary menegaskan jika dirinya akan terus melakukan perlawanan terhadap petani tembakau. Tembakau ini sama dengan kopera yang diserang AS, tapi AS sendiri memproduksi kopera di negaranya sendiri. “Sejak BJ. Habibie sudah ada lobi-lobi dan diakomodasi dengan menerbitkan Keppres. Tapi, ketika Gus Dur Presiden RI, Keppres itu ditunda pemberlakuannya untuk membela petani tembakau,” katanya.

Hanya saja Keppres itu kemudian kembali dibelakukan oleh Megawati. Lalu dicabut oleh SBY. “SBY jelas untuk kepentingan AS sebagai negara keduanya (my scond vountry). Disiasati melalui kesehatan, namun terus didemo terus agar tidak menjadi PP, tapi tiba-tiba menjadi PP No 109/2012,” jelas Sobary.

Baca:  Mendagri Resmi Dilantik Sebagai Wakil Ketua Kompolnas

Yang pasti semua aturan soal rokok kata Sobary, bertujuan untuk ‘membunuh’ petani tembakau. “Survei UI terhadap 1000 orang itu sengaja untuk pengaruhi kebijakan pemerintah. Seperti Snouck Hurground yang menyentuh Aceh justru untuk membunuh orang Aceh. Jadi, semua aturan rokok ini untuk kepentingan asing. Maka tak heran kalau akan menaikkan rokok Rp 50 ribu,” pungkasnya.

Sementara itu Pamudji mengatakan isu rokok ini pukulan terhadap bangsa ini khususnya bagi petani di 14 provinsi. Untuk itu, semua petani menolak kenaikan itu karena sebagai pembunuhan massal terhadap petani tembakau. “Padahal, rokok ini penyumpang terbesar pada APBN, APBD dan masyarakat. Jadi, harus ada kejelasan keperpihakan negara kepada petani melalui UU, dan menaikkan cukai dari 2 % menjadi 20 % untuk kepentingan pemberdayaan petani,” katanya.

ZAL