Pergantian Fahri Hamzah, Menunggu Kepastian Hukum

FAHRI HAMZAH

KANALINDONESIA.COM : Pergantian Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sebenarnya sudah lama diusulkan oleh DPP PKS dan suratnya sudah masuk ke pimpinan DPR RI. Hanya saja karena yang bersangkutan menggugat ke pengadilan, maka pimpinan DPR RI menunggu kepastian hukum terlebih dahulu sebelum melakukan pergantian pimpinan DPR RI tersebut.

“Sebenarnya sudah ada surat dari DPP PKS yang intinya ingin mengganti Pak Fahri Hamzah dari pimpinan DPR menjadi anggota biasa. Tapi, waktu itu belum juga diproses karena Pak Fahri Hamzah menggugat ke pengadilan, sehingga sekarang ini tentunya sudah berada di wilayah hokum, maka pimpinan DPR menunggu keputusan hokum,” tegas Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Baca:  Mural Anti Narkoba

Menurut dewan penasihat partai Demokrat itu, langkah pimpinan DPR RI tersebut sebagai jalan yang terbaik sampai proses hukum selesai di pengadilan. “Setelah ada keputusan pengadilan, maka segala keputusan pimpinan DPR RI berdasarkan keputusan hukum. Jadi, tidak baik kalau sekarang tiba-tiba melakukan pergantian pimpinan DPR RI,” ujarnya.

Karena itu lanjut Agus, pimpinan DPR semuanya sepakat untuk menunggu keputusan hukum di pengadilan tersebut. “Jadi, kita tunggu keputusan pengadilan agar pimpinan DPR RI juga menghormati proses hukum, dan itulah nanti yang akan menjadi landasan hukum dalam pergantian pimpinan DPR RI itu,” pungkasnya.

Sebelumnya DPP PKS kembali menagih pimpinan DPR RI untuk pergantian Fahri Hamzah tersebut. Hal itu disamakan dengan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota Komisi I DPR RI FPKS Gamari, yang diganti oleh Ketua DPC PKS Bekasi Sutriyono. “Kalau Gamari bisa, kenapa Fahri tidak?” tegas Kuasa Hukum DPP PKS Zainuddin Paru.

Baca:  Tidak Ada Kekhawatiran Tentang Perppu Ormas

Gamari dipecat pada April 2016 lalu karena melakukan pelanggaran syariah. Karena terkait urusan pribadi, PKS tidak pernah mengungkap pelanggaran apa yang dilakukan Gamari. Gamari sempat menggugat pemecatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. PKS pun siap buka-bukaan. Tapi, Gamari menarik gugatan, hingga akhirnya diberhentikan sebagai anggota dewan.

ZAL