Dana Aspirasi DPRD Jombang Naik Diam-diam, Katifis Kopyah Teriak

Gedung DPRD Jombang

KANALINDONESIA.COM :Masih kacaunya sejumlah pelayanan publik di Kota santri, disinyalir karena buruknya sistem pemerintahan birokrasi yang ada. Banyak sejumlah kebijakan yang dikeluarkan, tidak berpihak kepada rakyat. Namun cenderung untuk mengeruk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Sinergitas yang buruk antara Birokrasi dan Legislatif diungkap oleh Direktur Kopiah Nusantara, Mahmudi Faton. Menurutnya sorotan miring publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang serta DPRD Jombang menjadi salah satu barometer tingkat kesejahteraan rakyat.

“Bisa dilihat akhir-akhir ini sorotan publik cukup tajam, dari riuhnya dugaan pengkondisian LKS yang memaksa Kopiah Nusantara turun tangan namun hingga kini belum ada kejelasan sikap dari pemerintah setempat. Serta, alih-alih salah satu bentuk progam pemberdayaan yang didanai DD dan APBD, ratusan ibu-ibu PKK plesir ke Jakarta, hingga proses pengurusan e-KTP yang amburadul,” ungkap Mahmudi.(26/08/2016)

Ditambahkan, ketimpangan ini kian mencolok dengan kinerja DPRD Jombang yang buruk. Para anggota dewan yang seharusnya menjadi pengontrol dalam jalannya roda pemerintahan, berubah fungsi dan mendukung sejumlah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Baca:  BPJS Kesehatan dan Kemenaker Monitoring Kerjasama Tripatri di Mataram

Salah satunya menurut mantan ketua cabang PMII Jombang ini, adalah permintaan untuk menambah mobil dinas untuk para wakil rakyat. Tidak hanya itu, dalam Perubahan APBD 2016, dewan juga kembali meminta untuk dimanjakan dengan pengajuan penambahan alokasi dana Jasmas (red : dana aspirasi).

“Informasi yang kami terima, permintaan mobil dinas tidak bisa diloloskan karena terbentur aturan. Namun poin untuk penambahan Jasmas yang disetujui,” ungkapnya. Dia merinci ada penambahan Jasmas Rp 200 juta secara merata. Baik dari unsur pimpinan, ketua fraksi, ketua komisi hingga anggota.

Semula, untuk anggota mendapat jatah Jasmas Rp.500 juta menjadi Rp. 700 juta, Ketua Komisi dari Rp.600 juta menjadi Rp.900 juta. Jatah Ketua Fraksi sendiri pun demikian. Dari Rp.750 juta menjadi Rp.950 juta. Sedangkan untuk Wakil Ketua, dari Rp.1 Miliar bertambah menjadi Rp.1,2 Miliar. Untuk porsi Ketua Dewan yang semula Rp.1,1 Miliar kini bertambah menjadi Rp.1,3 miliar.

Mahmudi menilai sense of social sudah tidak ada lagi di hati para pemegang kebijakan di Jombang. Pihaknya mensinyalir ada praktik kotor yang akan dilakukan sejumlah oknum anggota dewan.

Baca:  Pemkab dan DPRD Jombang, Minta KPU serta Panwas Laporkan ASN yang Ikut Parpol

“Jasmas yang dikucurkan nantinya akan dicairkan dalam bentuk non fisik. Dalam artian para anggota dewan ini diharuskan menggandeng lembaga-lembaga berbadan hukum yang sudah berdiri lebih dari 3 tahun. Lembaga yang nantinya mendapat bantuan tersebut akan mengalokasikan jasmas dalam bentuk pelatihan dan pemberdayaan. Namun informasi yang kami kantongi, ada sejumlah oknum yang tetap akan mencairkan jasmas tersebut dalam bentuk pekerjaan fisik. Inilah yang akan kami lakukan pengawalan,” pungkas Mahmudi.

Temuan Kopiah Nusantara inipun dibenarkan salah satu sumber yang namanya enggan dipublikasikan. Menurutnya, anggota dewan dalam PABD ini telah mendapat tambahan jasmas senilai Rp.200 juta. Ia juga membenarkan jika penambahan itu tidak bisa digunakan untuk pekerjaan fisik melainkan untuk pemberdayaan.

“Tapi pada prosesnya, ada sejumlah oknum dewan, yang secara diam-diam tetap menitipkan tambahan jasmas ini ke dinas teknis untuk dicairkan dalam bentuk pekerjaan fisik,” ungkap sumber yang enggan namanya dipublikasikan ini.

Baca:  10 Penjabat Kades Dilantik Bupati

Tidak hanya itu, agar upaya kongsi buruk antara dewan dan Pemkab Jombang tidak terusik oleh pihak luar, seluruh anggota dewan sepakat menyisihkan uang kunjungan kerja (kunker) mereka untuk dana pengamanan.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, setiap anggota dewan yang melakukan kunker, diminta iuran sebesar Rp.100 ribu. “Kalau dalam sebulan para anggota melakukan kunjungan sebanyak 4 kali, maka dana yang terkumpul bisa mencapai Rp.20 juta/bulan,” tambah sumber ini.

Ketua DPRD Jombang, Joko Triono ketika dikonfirmasi membantah hal tersebut. Menurutnya jasmas saat ini sudah tidak ada. Terkait pemotongan uang kunjungan kerja sebagai dana pengamanan, dirinya mengaku sama sekali tidak mengetahui.

“Pemotongan itu saya tidak pernah tahu. Tapi memang ada sebagian yang melakukan iuran di setiap kunker. Tapi peruntukannya juga untuk kepentingan komisi sendiri. Semisal untuk kegiatan tanggal 17 Agustus lalu, uang hasil iuran dibelikan kaos olah raga dan sebagainya. Dan itu kewenangan masing-masing komisi,” kelit Joko.

(elo)