Bacabub Jombang Nyono Suherli Wihandoko, Rutin Laporkan LHKPN ke KPK

Nyono Suherli Wihandoko, calon bupati Jombang yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Nyono Suherli Wihandoko bakal calon bupati (Bacabub), yang akan mengikuti pertarungan di Pemilihan Bupati (Pilbub) Jombang, merupakan sosok figur yang tertib dengan aturan, hal ini terbukti bahwa Nyono, secara rutin setiap tahunnya melaporkan harta kekayaannya.

Jika melihat pada data dalam pencalonan dirinya sebagai bacabub pada Pilbub Jombang Tahun 2013 silam, harta kekayaannya yakni Rp 11.603.632.000. Sedangkan kini pada tahun 2018, Nyono kembali melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui form Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan LHKPN, terungkap bahwa bakal calon Bupati Jombang dari Partai Golkar itu memiliki total harta kekayaan senilai Rp. 11.283.548.789. Dari data harta kekayaan yang dilaporkan, jumlah harta yang dimiliki orang nomor satu di Jombang tersebut, selama menjabat sebagai Bupati Jombang, harta kekayaannya mengalami penurunan sebesar Rp. 320.083.211.

“ada selisih sebesar tiga ratus dua puluh juta delapan puluh tiga sekian rupiah, ini dipengaruhi dari lesu nya bisnis gula,” kata Nyono pada sejumlah jurnalis, Senin 22 Januari 2018.

Masih menurut Nyono, pendapatan yang masuk memang mengalami penyusutan karena pendapatan dari usahanya sebagai petani tebu mengalami pasang surut. Dalam dua tahun terakhir, harga gula tidak menentu, sementara biaya produksi tidak bisa ditekan sedemikian rupa.

“Padahal biaya produksi setiap satu hektar tebu sekitar Rp. 45 juta dan sekarang sering mendapatkan uang Rp. 50 juta setiap panen. Bahkan juga sering memperoleh Rp. 45 juta atau balik modal. Ini yang buat harta saya tidak banyak berubah,” ujarnya.

Imbuh Nyono, sebagai pelayan masyarakat pihaknya rutin melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya. Laporan kepemilikan hartanya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilacak oleh publik.

“Silakan cek di Website KPK, saya termasuk pejabat publik yang rutin laporkan harta kekayaan. Tidak ada yang perlu ditutupi lagi,” pungkasnya.(elo)