Kelabui Warga Soal Izin, Front One Inn Syariah Dipolisikan Warga

Bangunan yang nekat operasi meski tak kantongi izin

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG: Polemik berdirinya Hotel Front One Inn Syariah yang berkedok restoran, terletak di kawasan Jalan Soekarno Hatta No. 55 Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Jombang, Jawa Timur, kini berbuntut panjang.

Bangunan yang diduga kuat tak kantongi izin tersebut, telah dilaporkan warga beserta penggiat peduli lingkungan ke Polres Jombang.

Hotel berkedok restoran tersebut masih saja nekad beroperasi meski tak kantongi izin resmi. Apalagi, keberadaan Front One Inn Syariah dianggap telah mengelabui warga setempat.

Pasalnya, izin yang diajukan pemilik ke pihak desa setempat hanyalan resto dan tempat meeting (pertemuan). Namun kenyataannya, gedung malah juga beroperasi layaknya sebuah hotel atau penginapan.

Santoso (46) yang merupakan warga setempat dan Nanang Kuspratomo, penggiat peduli lingkungan, pada hari Sabtu kemarin telah mengadukan persoalan tersebut ke Polres Jombang.

“Terkait persoalan ini, saya rasa pihak pemilik Front One Inn Syariah sudah mengelabui warga, izin lingkungan yang belum diselesaikan. Karena, izin awal restoran dan ruang meeting. Tapi, kenapa pihak Front One Inn Syariah dalam pelaksanaan operasi ada hotelnya sebanyak 35 kamar, ” kata Santosa, saat ditemui sejumlah jurnalis, Selasa 23 Januari 2018.

Masih menurut Santoso, pihaknya mengaku bahwa warga sangat menyesalkan langkah pemilik usaha tersebut yang nekad beroperasi meski tak kontongi izin secara resmi. Padahal, warga jelas-jelas menolak jika tempat tersebut digunakan untuk hotel. “Warga menyetujui hanya digunakan sebagai resto dan tempat meeting saja,” ujar Santoso.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nanang Kuspratomo. Pihaknya juga menyesalkan pemilik usaha sebelum melengkapi perijinan namun nekad membangun gedung fisik hotel, serta berani beroperasi sejak beberapa bulan yang lalu. Tentu saja, hal tersebut sudah melanggar sejumlah regulasi.

“Hal ini menyangkut pelanggaran UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena tak memilik izin lingkungan, dan itu sudah diatur dalam Pasal 97 yang menyebutkan, Tindak pidana dalam undang undang ini merupakan kejahatan. Serta, diteruskan dalam Pasal 109 yakni setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana dengan penjara minimal 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit 1 Milyar dan paling banyak 3 milyar,” pungkasnya.(elo)