Komisi II DPRD Sumbawa Barat Gelar Dengar Pendapat Bersama Mitra dan Camat se KSB

KANALINDONESIA.COM,SUMBAWA BARAT :Komisi II DPRD Sumbawa Barat melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra komisi,  terkait pelaksanaan Pilkades serentak dan Evaluasi realisasi Dana

Desa tahun 2018,  di ruang rapat Banggar DPRD KSB Senin (22/1/2018).

Aheruddin Sidik, Ketua Komisi II dari partai PKPI itu mempertanyakan tentang bagaimana kesiapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menghadapi Pilkades serentak tahun 2018 “kami dari komisi II mempertnyakan tentang berbagai hal terhadap dinas terkait yang menyangkut dengan pelaksanaan serta kesiapan dinas dalam pelaksanaan pilkades serentak tahun ini,” ungkapnya.

Di jelaskan Aheruddin di rapat tersebut dengan dinas terkait, seperti DPMPD menyatakan kesiapannya, bahkan pihaknya telah menyusun perubahan Peraturan daerah  tentang pilkades serentak tahun 2018 ini,karena terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon kepala desa bisa berasal dari luar wilayah yang melaksanakan Pilkades. ” hal ini, kita dorong pihak dinas untuk segera menuntaskan, penyelsaiannya, ” Ujar Aher.

Selain tentang pilkades, Komisi II juga meminta penjelasan DPMD terkait pelaporan dana desa (DD) tahun 2017 lalu. ‘’Dari penjelasan yang disampaikan DPMD, saat ini masih ada 19 desa yang tengah menuntaskan penyusunan laporan akhir.

“Ini yang kami dorong untuk didampingi terus, kami harap Januari ini bisa segera dituntaskan,’’ harapnya.

Hal itu perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Terutama desa yang masih harus menuntaskan pelaporan akhir tersebut.

‘’Kita ingatkan agar tidak terjadi lagi seperti tahun sebelumnya. Dimana, keterlambatan pelaporan akhir ini berimbas untuk desa itu sendiri,’’

Komisi II juga berharap kepada para camat dan BPKD untuk melakukan pendampingan di dalam pengelolaan dana desa, termasuk memberikan Apresiasi bagi desa-desa yang sudah menyelsaikan laporan dan APBDes untuk mempercepat pencairan dananya di tahap pertama tahun 2018.

“kami juga meminta desa-desa yang sudah tuntas APBDes dan laporan Akhirnya untuk segera mengajukan permohonan pencairan,” tutupnya.(Awi)