DPRD Jombang Akui Minta Kenaikan Dana Aspirasi, LINK Minta Bupati Tak Hiraukan

Subaidi Mukhtar, Wakil Ketua DPRD Jombang

KANALINDONESIA.COM :Anggota DPRD Jombang akhirnya mengakui ada permintaan agar Dana Aspirasi dinaikkan dalam pengajuan P-APBD 2016.

Permintaan kenaikan dana aspirasi ini sebelumnya telah menjadi sorotan. Bahkan Ketua DPRD Jombang, Joko Triono (JT) sempat membantah bahwa para anggota dewan mengajukan kenaikan dana aspirasi.

Namun Wakil Ketua DPRD Jombang, Subaidi Mukhtar justru berkata sebaliknya. Subaidi yang juga ketua DPC PKB Jombang itu membenarkan bahwa kenaikan Rp 200 juta dana aspirasi masyarakat untuk masing-masing anggota dewan sudah masuk dalam usulan P-APBD 2016.

“Iya, Rp 200 juta itu maksimal. Jika tidak sampai sebanyak itu, juga tidak apa-apa,” katanya ditemui usai memimpin rapat paripurna nota penjelasan bupati tentang P-APBD 2016 di gedung DPRD Jombang.

Semula, untuk setiap anggota DPRD awalnya mendapat jatah dana aspirasi masyarakat Rp 500 juta, sekarang menjadi Rp 700 juta, Ketua Komisi dari Rp 600 juta menjadi Rp 800 juta. Jatah Ketua Fraksi sendiri pun demikian. Dari Rp 750 juta kini mengalami kenaikan menjadi Rp 950 juta. Sedangkan untuk Wakil Ketua DPRD, dari Rp 1 miliar bertambah menjadi Rp 1,2 miliar. Untuk porsi Ketua Dewan yang semula Rp 1,1 miliar kini bertambah menjadi Rp 1,3 miliar.

Baca:  Moh. Fauzi Dapat Nomor Urut 2 Calon Kepala Desa Sumberwudi

Menurut Subaidi, secara normatif DPRD memiliki hak penganggaran. Termasuk dalam proses dana aspirasi tersebut. “Kalau itu (dana aspirasi, red) masih masuk usulan di P-APBD, belum disetujui. Kita lihat saja nanti dalam paripurna selanjutnya,” pungkasnya.

Sementara itu, wakil bupati (Wabup) Jombang, Mundjidah Wahab, membantah adanya kenaikan dana aspirasi itu. Pihaknya dengan tegas mengatakan jika tidak ada tambahan dana aspirasi.

“Tidak ada tambahan, anggaran dari mana? Anggaran kita berkurang gini kok. Tidak ada tambahan yang pasti,” katanya saat ditemui awak media usai rapat paripurna di DPRD Jombang.

Aan Anshori selaku direktur Lingkar Keadilan Untuk Indonesia (LINK), mendukung eksekutif untuk tidak mengabulkan syahwat DPRD untuk meminta kenaikan dana Aspirasi.

Baca:  Polisi Dalami Dumas Warga Senden Peterongan Jombang, Atas Dugaan Penjualan Pupuk Subsidi Diatas HET

“Saya mendukung langkah Wabup. Eksekutif tidak boleh tunduk pada syahwat finansial DPRD. Merek kemaruk, miskin prestasi dan inovasi bagi daerah, dan tidak transparan selama ini,” ungkap A’an.(27/08/2016)

Bahkan, mantan aktifis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), juga mengingatkan pada masyarakat akan kegaduhan yang dilakukan oleh DPRD Jombang.

“Kita tentu masih ingat kasus dugaan reses abal-abal yang terkuak April kemarin. Kasus yang kabarnya ditangani Kejari sampai saat ini tidak jelas jluntrungannya. Bulan Mei kemarin mencuat kabar jual beli jasmas fiktif dengan korban bernama HS. Menurut data temuan Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), ada oknum anggota DPRD berinisial S dan J menjanjikan proyek jasmas agar mendapat fee sebesar 10%. HS kabarnya dirugikan Rp. 250 juta. Bahkan, raktek kotor meminta fee proyek jasmas juga pernah dibocorkan salah satu anggota legislatif pada 1 November 2015 lalu. Modus operandinya, jasmas dititipin ke SKPD dalam bentuk proyek-proyek fisik PL yang lokasi dan kontraktornya telah ditentukan oknum DPRD, setelah terjadi kesepakatan fee. Modus nitip ini digunakan untuk menyiasati kendala penerima hibah harus berbadan hukum sebagaimana diatur UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,” terang aktifis Gusdurian Jatim ini.

Baca:  POSPERA Lamongan: Kemenangan Jokowi – Ma’ruf Adalah Kemenangan Rakyat

Masih menurut A’an,”Pendek kata, cukup sulit mempercayai anggota DPRD Jombang dalam hal transparansi keuangan. Anda tahu berapa jumlah mereka yang punya inisiatif melaporkan kekayaannya ke KPK dalam 4 tahun terakhir? Nol,” tegasnya.

“Permintaan DPRD bisa dikatakan tidak tahu diri. Bupati tidak perlu ragu untuk menolaknya. Kemiskinan akut dan layanan publik yang kualitasnya bobrok masih perlu diprioritaskan,” harapnya.

(elo)