Jaga Kearifan Lokal, Kades Sekotong Tengah Perkuat Lembaga Adat

KANALINDONESIA.COM, LOMBOK BARAT: Dengan semangat menjaga dan melestarikan adat budaya sasak (Lombok) agar terus dapat berperan dalam memperkaya khasanah budaya bangsa serta menjaga agar generasi muda tidak kehilangan kesukuan dan ke sasakkannya. Hal tersebut menjadi landasan pemikiran Kepala Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, untuk memperkuat lembaga adat yang ada di desa.

Kepala Desa Sekotong Tengah L. Sarappuddin pada tahun 2017 yang lalu dengan surat keputusan Kepala Desa Sekotong Tengah bernomor. 38 tahun 2017 tanggal 28 September 2017.telah membentuk Lembaga adat Desa Sekotong Tengah namun belum diberi nama dan nantinya akan diberi nama lembaga adat krame desa Tunggal Kayun.

“Kita harus menggali potensi adat budaya kita, agar bisa membantu dalam penyelesaian persoalan yang ada di desa, Seperti contohnya masalah sengketa tanah, pernikahan dini, perceraian dll, tanpa harus melalui jalur pengadilan,” kata Lalu Sarappudin saat menjelaskan tujuan memperkuat lembaga adat yang ada di desa yang dipimpinnya kepada kanalindonesia.com, Rabu (24/01/2018).

Untuk memperkuat lembaga yang baru dibentuknya pada tahun 2017 yang lalu , Kepala Desa Sekotong Tengah telah mengadakan pelatihan sorong serah dan pembayun yang diikuti oleh seluruh pengurus lembaga adat, BPD, kepala dusun dan pimpinan lembaga desa lainnya, kegiatan selama 4 hari itu dihadiri tokoh adat Sasak asal Gerung, Lalu Harmoko beberapa waktu yang lalu.

” Untuk tahun anggaran 2018 ini kita lanjutkan dengan pelatihan tentang hukum atau awiq awiq adat sasak, Sebab selama ini pelaksanaan adat sasak banyak yang melenceng,” ucapnya

Lalu Sarappuddin juga berharap ke depannya lembaga adat krame Desa Tunggal Kayun yang dibentuknya dapat berperan lebih banyak dalam memfasilitasi pembentukan awiq-awiq (Peraturan Adat) di setiap dusun, serta menjadi lembaga yang membantu memediasi persoalan persoalan di tengah masyarakat Desa Sekotong Tengah secara kekeluargaan dan musyawarah dengan mengutamakan kearifan lokal tanpa harus melalui jalur hukum atau pengadilan.(Awi/Sid)