KPP NTB Ajak Pesantren Pahami System Demorasi

KANALINDONESIA.COM, LOMBOK TENGAH: Komunitas Partisipasi Publik (KPP) Lombok ajak Pesantren terlibat aktif setiap momen demokrasi, baik berupa Pemilu Legislatif maupun Pemilukada.

Hal ini disampaikan ketua Komuitas Partisipasi Publik Syamsul Hadi, S.Pd dalam penganternya pada  Seminar Santri dengan tema “Memahami system demorasi sebagai sistyem yang sah di Indonesia kalangan pesantren” di Ponpes Al Mansuriah Bonder Lombok Tengah Kamis, (25/01/18).

Pesantren lanjut Syamsul sapaan akrabnya harus menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi demi keutuhan NKRI.

karena santri baginya memiliki kontribusi besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesai. Oleh karena itu santri sebagai generasi milenial selaku pengisi ruang-ruang kemerdekaan.

Dia pun tak bisa dipungkiri bahwa di NTB khususnya di Lombok saat ini sudah kolompok dan pesantren yang mulai menolak demokrasi dengan alasan togut.

“Mereka itu menolak demokrasi dan mengusung khilafah. Negara bersyariah dan sejenisnya yang sangat mengacam persatuan kebangsaan Indonesia,” jelas Alumni Fisika IKIP Mataram ini.

Sementara itu Drs.TGH. Achmad Taqiuddin Mansur, M.Pdi Pengasuh Ponpes Al Mansuriah yang juga Ketua PWNU NTB dalam sambutaannya ketika membuka acara seminar tersebut. Menjabarkan bahwa sistem demorasi harus di akui bersama.

Lebih-lebih di tahun 2018 ini ada PILKADA. kita sebagai rakyat harus menggunakan hak pilihnya.

“Memilih itu keliatan sederhana tapi kalau salah pilih, akibatnya yang dirasakan,”jelasnya

Oleh karena itu bagi tokoh NU NTB ini di pemilihan juga perlu bertanya agar pilihannya tidak keliru.

“Dan yang terpeting dalam memilih jangan karena ada sesuatu. misalnya saja hanya karena ada Indomie, Sabun, apa lagi uang kemudian memilih. Hal itu jangan sampai terjadi di santri,” sambungnya.

Lalu Sopan  Tirta Kusuma dari Team Bawaslu NTB selaku narasumber mengajak semua peserta bersiap menghadapi pilkada.

Semua peserta yang hadir harus terdaftar dan jika belum terdaftar. Di akhir acara Ust. Mujitahid menanyakan kepada peserta,  apakah menerima sistem demokrasi?. Secara serentak peserta  menjawab “Menerima”.

“alhamdilillah berarti Komunitas partisipasi Publik berhasil pada seminar ini” katanya

Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 lebih orang yang terdiri dari santri dan para guru-guru lingkungan Pondok Pesantren di Lombok tengah.(Fauzan)