Bupati Sumbawa Barat, Kades Jangan Buat Gaduh Suasana

ist

KANALINDONESIA.COM, SUMBAWA BARAT :Bupati Sumbawa Barat H W Musyafirin meminta para kades yang tergabung di FK2D untuk tidak melampaui kewenangannya sebagai kepala desa, hal ini berkaitan atas tuntutan FK2D yang melakukan tuntutan meminta jatah kouta Naker PT Mac Mahon di masing-masing desa ,  kewenangan kepala desa dalam skup lokal ” jadi kepala desa harus mampu  menjaga kodusifitas wilayahnya bukan membuat statmen bias yang dapat menimbulkan konflik ” kata Bupati Sumbawa Barat saat memberikan sambutan pada acara penyerahan bengkel mekanik kepada BLK Poto Tano pada Kamis ( 25/01/2018).

Bupati mengatakan dalam proses rekrutmen tidak ada jatah menjatah dan biarkan proses ini berjalan serta  biarkan tim ahli dari UGM yang melakukan penilaian sesuai profesionalismenya, ” kalau saya tidak masuk sebagai ketua Tim bersama maka saya tidak bisa memastikan tenaga lokal dapat terserap,  karena saya tahu tenaga lokal kita tidak memiliki sumber daya yang handal serta didukung skill, ” ucapnya Bupati

Terkait PKWT merupakan tanggung jawab pengawas naker adalah  menjadi kewenangn provinsi, ” kepala desa harus bisa   memahami kewenangan dan tupoksinya , FK2D jangan melampaui kewenagan dan sok tahu, ” kata bupati.

Untuk itu bupati meminta kepada camat dan BPMPD untuk dapat membina FK2D,  karena telah melampaui tupoksi dan kewenangannya,  kepala desa itu bukan pejabat negara jadi jangan memaksa kehendak.

Kegagalan pemerintah dikarenakan tidak memahami kewenangan dan tupoksinya dalam mengambil keputusan, saya berharap hindari diskriminatif karena tugas pemimpin  menghindari provokatif dan selalu menjaga kondusifitas wilayahnya, ” pesan Bupati.

Kepala Desa Kokarlian M Dahlan juga mengamini pernyataan bupati terkait FK2D, bahwa sesungguhnya kewenangan kepala desa adalah skop lokal bukan mengintervensi kebijakan bupati, justeru dengan manuver FK2D dapat membuat suasana tidak kondusif dan menimbulkan persoalan baru.

Dahlan pun menjelaskan akan Tugas, Hak, dan Wewenang Kepala Desa. Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu:  Menyelenggarakan pemerintahan desa,  Melaksanakan pembangunandesa,  Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan,  Memberdayakan masyarakat desa,” bukan mensomasi Bupati terkait  kouta yang diminta soal tenaga kerja, hal tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan kewenangan kelapa desa yang sangat terbatas,” jelas.(Awi)