IMPARSIAL: Perwira Tinggi Polri Aktif Jadi Plt Gubernur Tidak Tepat dan Perlu Koreksi

foto: istimewa
foto: istimewa

KANALINDONESIA.COM,JAKARTA: Menteri dalam Negeri (Mendagri) berencana menunjuk perwira tinggi Polri aktif sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur untuk Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Penunjukan ini bertujuan untuk mengisi kekosongan posisi Gubernur baik karena masa jabatannya yang akan habis atau karena diharuskan untuk cuti karena mengikuti Pilkada.

IMPARSIAl menilai Mendagri memang mempunyai kewenangan untuk menunjuk Plt Gubernur atau Bupati/Walikota agar roda pemerintahan di daerah khususnya di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada tetap terjaga. Namun demikian, rencana Mendagri untuk menempatkan perwira Polri aktif sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara (atau di daerah lain) perlu untuk dikaji kembali. Pemilihan perwira Polri aktif oleh Mendagri tersebut  kental dugaan dimensi politisnya.

Kondisi ini tentu tidak hanya akan rawan politisasi tetapi menimbulkan kecurigaan publik adanya kepentingan politik di balik penunjukkan itu.

IMPARSIAL menilai bahwa dalih penempatan perwira Polri aktif itu dalam rangka menjamin keamanan di daerah rentan konflik merupakan alasan yang tidak berdasar. Dalam upaya memastikan keamanan pelaksanaan Pilkada, langkah yang penting dan perlu dilakukan adalah mendukung dan memperkuat peran dan tugas yang dijalankan oleh kepolisian itu sendiri. Sementara itu, penempatan perwira polisi aktif sebagai Plt Gubernur di beberapa daerah bukannya memperkuat tetapi justru akan melemahkan peran-peran kepolisian di tengah proses pelaksanaan Pilkada. Langkah itu memunculkan polemik yang membuat kondisi politik menjadi kisruh, karena menempatkan institusi kepolisian akan disorot dan bahkan dicurigai sebagai instrumen pemenangan kandidat tertentu. Dinamika ini akan mendorong kondisi keamanan selama gelaran Pilkada 2018 berjalan tidak kondusif.

Bahkan dalam beberapa kasus di Pilkada yang lalu yakni pilkada  jakarta yang penuh dengan dinamika politik yang cukup panas, plt gubernurnya berasal dari kalangan sipil dan bukan dari perwira polri dan kondisi pilkada berjalan damai pada akhirnya. Dalam konteks itu, yang menentukan jaminan keamanan bukannya plt gubernur akan tetapi langkah kepolisian yang antisipatif dalam mengamankan pilkada dibantu oleh masyarakat.Dengan demikian, dalih demi menjaga keamanan sehingga ditunjuk plt gubernur oleh Mendagri dari perwira polri tidak berdasar dan berasalan.

Mendagri sebaiknya menghindari langkah-langkah kebijakan yang justru hanya akan memicu polemik politis di publik dan mengancam dinamika pelaksanaan Pilkada yang demokratis, damai dan aman. Dalam konteks kebutuhan untuk mengisi kekosongan kepala daerah maka Mendagri sebaiknya menunjuk dan menempatkan pelaksana tugas kepala daerah di daerah tersebut berasal dari unsur pejabat pimpinan di Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah Provinsi. Selain untuk memastikan bahwa pelaksana tugas itu mengerti dan memahami betul tata kelola pemerintahan daerah sehingga pelayanan publik dan roda pemerintahan daerah tetap berjalan baik, pemilihan itu juga untuk memastikan netralitas pemerintah daerah selama berlangsungnya Pilkada tersebut.

IMPARSIAL mendesak semua pihak untuk memastikan terjaganya netralitas TNI dan Polri dalam Pilkada. Hal ini merupakan suatu keharusan dan sekaligus juga menjadi salah satu elemen dan kunci penting berlangsungnya politik elektoral kita agar demokratis, aman dan damai. Semua pihak, khususnya pemerintah dan elit politik, jangan sekali-kali memberikan ruang bagi terjadinya politisasi institusi keamanan (TNI/Polri) untuk kepentingan pemenangan elektoral. Politisasi dan penggunaan instrumem kelembagaan dan sumberdaya mereka bukan hanya akan merusak profesionalisme aktor keamanan, akan tetapi juga mengancam Pilkada itu sendiri. Kita secara bersama-sama perlu dan penting untuk memastikan TNI Polri tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik.

Imparsial mendesak presiden Jokowi untuk memerintahkan Mendagri mengevaluasi ulang usulan plt gubernur dari kalangan polri aktif.