DPRD Trenggalek Minta Normalisasi Saluran Perhatikan Aspek Kemanusiaan

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK: Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kabupaten Trenggalek mengimbau pemerintah kabupaten  agar setiap kegiatan normalisasi saluran air di sejumlah wilayah tetap memperhatikan aspek sosial kemanusiaan di lingkungan masyarakat setempat.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek, Siti Ngawati,  mengatakan normalisasi saluran air adalah langkah tepat dalam pengendalian banjir, namun upaya pemkab dalam normalisasi semestinya tetap memperhatikan sisi sosial kemanuasiaan warga yang tinggal di wilayah hunian atau usaha itu.

“Apalagi di tempat itu ada pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan untuk menyambung hidupnya,” katanya, Selasa, (30/1).

Menurut dia, dalam Perda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pemkab juga harus memperhatikan itu.

“Setiap orang/badan dilarang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” ucapnya.

Selanjutnya sanksi administratif bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman sanksi administratrif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, penggantian pohon, penertiban, penghentian sementara dari kegiatan, denda administrasi, pencabutan izin, pembekuan izin dan penyegelan. “Sangsinya juga ada,” tandasnya.

Ia menegaskan, tindakan pemkab dalam penertiban juga harus pertimbangkan sisi kemanusiaannya.

“ Kalau bisa tidak represif karena mereka butuh makan,” ungkapnya.( hamzah)