Akhir Februari, KPP NTB Akan Bedah Buku “Fiqih Demokrasi”

KANALINDONESIA.COM, MATARAM: Komunitas Partisipasi Publik (KPP) Nusa Tengga Barat akan menggelar Bedah buku yang berjudul “Fiqih Demokrasi” karya dari Rapung Samuddin, LC, MA.

Hal ini di sampaikan oleh Syamsul Hady, S.Pd Ketua KPP NTB pada kanalindonesia.com di Mataram rabu (31/01/2018).

Buku se ukuran 14.5×21 cm dengan tebal 446 halaman yang diterbitkan oleh Gozian Press Jakarta pusat. Ini direnacakan akan di bedah akhir Februari 2018 mendatang. Dan akan digelar di beberapa Pondok Pesantren yang ada di Pulau Lombok.

“buku Fiqih Demokrasi yang banyak  membahas seputar  islam dan politik. Sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Imam mawardi misalnya, menulis Al Ahkam Al Sulthobiyah, yang mana buku tersebut menjadi buku politik legendaris yang jadi rujukan dari masa kontemporer,”terang Syamsul.

Selain itu kata dia, muncul kitab khilafah walmulk karangan Allamah syeihk abul A’la Al Maududi seorang pemikir islam pakistan. Diantara bahasa yang di soroti maududi maupun para ulama lain yang hidup se zaman maupun sesudahnya adalah demokrasi.

“Demokrasi maksudnya yang paling dekat saat ini adalah PILKADA serentak. Yang mana tingkat partisipasi publik dalam memilih lebih cendrung menuruh, mengingat bahwa masyarkat merasa tidak ada manfaat secara langsung bagi kehidupan nyata mereka,”jelas Syamsul.

Menurutnya, hal ini juga akibat dari maraknya korupsi dan atau mungkin juga money politik hingga pada akhirnya kampanye hitam.

“tentu ini semua membuat masyarakat pemilih kebingungan.  Sehingga menolak demokrasi, bisa secara situasional maupun secara ekstrim, yakni dengan mengharmkan demokrasi,”tambahnya.

Sehingga, lanjut mantan aktivis PMII ini, keberadaan KPP ditengah geliat kondisi tersebut tidak lain untuk mengajak serta mendorong bersama kepada masyarakat luas.  Khususnya dikalangan pesantren, yang notabennya memiliki jamaah dengan tingkat militansi yang kuat terhadap tokoh Pesantren.

“Pesantren memilki basis dan militansi yang kuat terhadap tokoh pesantrennya, seperti Tuan Guru dan para Kiyai,nya”jelasnya.

“jika kita sudah memiliki satu persepsi yang sama, maka akan secara otomatis, tingkat partisipasi publik terhadap pemilu akan meningkat. Inilah yang menjadi harapan bersama. Terutama bagi penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang berintegritas,”tandasnya. (Zn)