Data Penerima Kartu Tani Semrawut, Puluhan Tani di Jombang Gaduh

Puluhan petani Desa Watudakon Kesamben saat protes pembagian kartu tani

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG: Dalam program pemerintah pusat yang, ingin menberikan kemudahan fasilitas maupun akses perolehan pupuk bagi petani, melalui program kartu tani, nampaknya masih berjalan tersendat-sendat.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Jombang Jawa Timur, puluhan petani memprotes atas pemberian kartu tersebut.

Pasalnya, kartu tani yang seharusnya diperuntukkan oleh petani, justru dalam pelaksanaannya, sejumlah petani setempat tidak mendapatkan kartu dari pemerintah tersebut, karena diduga input data petani yang dilakukan oleh dinas pertanian setempat, semrawut.

” kartu ini kan untuk petani, tapi pada pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Sehingga, hal ini menuai reaksi dari beberapa petani yang ada. Sebab, kegunaan kartu tani salah satunya adalah agar petani bisa membeli pupuk yang bersubsidi. Tapi, data penerima yang diajukan oleh pihak penyuluh pertanian lapangan (PPL) pada Dinas terkait tak sesuai dengan data yang ada. Karena, banyak petani setempat yang tak mendapatkannya,” kata Didi (28) salah satu petani setempat, saat ditemui sejumlah jurnalis, Rabu 31 Januari 2018.

Masih menurut Didi, dan lebih parahnya lagi, seperti tukang gigi, buruh bangunan justru mendapatkan kartu tani tersebut.

“pihak PPL juga mengakui bahwa data yang disetor merupakan data yang lama dan tanpa validasi ulang,” ujarnya.

Sementara itu Achnu selaku PPL dari Kecamatan Kesamben, membenarkan terkait adanya ketidak valitan data tersebut.

“Kami mengakui kesalahan data tersebut, dan itu merupakan data yang sudah lama,” ungkap Achnu, selaku PPL saat ditemui beberapa jurnalis, pada pembagian kartu tani di balai Desa Watudakon.

Arif Budiaji salah satu perwakilan warga setempat, menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak PPL. Sebab, seharusnya petani mendapatkan haknya tapi kenapa diberikan pada yang tak punya hak.

“kartu tani tersebut sangat penting bagi kegunaan petani. Disamping itu, petani akan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi jika tak memegang kartu tani,” terang Arif.

Lanjut Arif, bahkan menurutnya sungguh kejadian ini bisa sekali disengaja oleh oknum PPL, karena data penerima kartu tani tetsebut, juga banyak yang fiktif.

“Perbandingan data antara penerima kartu tani asli dengan yang bukan penerima kartu sebenarnya adalah 1 banding 7. Dan hal itu terbukti, misalnya di Dusun Jungkir, Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, petani asli itu hanya berjumlah 13 orang, tapi pada database yang ada sekitar 93 orang. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang mendasar, yakni data fiktif, ” papar Arif.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ainun Najib selaku, Kepala Desa Watudakon, mengaku bahwa pihak Desa sudah mengirimkan data yang baru. Tapi, kenapa dari pihak PPL masih memakai data yang lama. Padahal, hal ini akan menimbulkan polemik, dan bisa saja merugikan petani.

“Kami mohon pada pihak PPL, jangan benturkan pemerintah desa dengan masyarakat. Karena, kami sudah kirim data yang terbaru, yakni data penerima kartu tani yang sebenarnya. “pungkasnya.

Hingga berita ini diunggah pihak Dinas Pertanian belum juga memberikan keterangan resmi, mengenai adanya kegaduhan sejumlah petani, yang merasa dirugikan dengan adanya pembagian kartu tani, yang mengacu pada data lama, dan fiktif tersebut.(elo)