Kasat Pol PP KSB: Pendekatan Dan Sosialisasi Dalam Menegakkan Aturan Itu Penting

Sihabudin. Kasat Pol PP Sumbawa Barat

KANALINDONESIA.COM, SUMBAWA BARAT: Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 ini adalah merupakan langkah penjabaran dari renstra tahunan yang cukup terinci.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2018 ini ada satu sasaran strategis yang menarik yaitu meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban salah satunya adalah hunian rumah kos kosan.

Di mana rumah kos-kosan sering dijadikan tempat yang semestinya tidak dilakukan didalam hunian rumah kos itu sendiri, seperti kumpul kebo dan sebagainya.

“Pendekatan dan sosialisasi dalam menegakkan aturan yang selama ini tidak dijalankan harus melalui pendekan yang masif, itu penting dan butuh pendekatan yang lebih intens, saya yakin masyarakat sangat terbuka dan memahami dengan aturan yang ada,”  hal itu di katakan Kasat Polisi Pamong Praja (Pol PP) Sihabuddin saat menghadiri sosialisasi ketertiban masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Desa Pasir Putih, Rabu( 31/01/2018).

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat maka dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja melakukan berbagai cara seperti memberikan penyuluhan, kegiatan patroli dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah, serta melaksanakan sidang tata tertib yang didahului dengan langkah-langkah peringatan baik lisan maupun tertulis.

“Saya yakin masyarakat jika diajak bicara dan diberi pemahaman terkait hal-hal yang melanggar aturan akan bisa memahaminya. Kita bekerja dengan fikiran dan otak sehingga otot tidak digunakan untuk menegakkan aturan yang ada,” kata Sihabuddin  yang belum genap sebulan menjabat Kasat Pol PP Sumbawa Barat.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah sumbawa barat ini,” ungkapnya.

Tugas Polisi Pamong Praja adalah selain melakukan penegakan Peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).(Awi)