Belum Kantongi Izin, Diduga Kades dan BPD Pakai DD Bangun Lahan milik Perhutani

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK: Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) diduga terjadi di Desa Ngembel Kecamatan Watulimo. Pasalnya dana yang menjadi program pemerintah pusat ini ternyata digunakan pihak desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat untuk membiayai bangunan plengesngan di atas lahan milik Perhutani yang berlokasi  di RT 8 RW 2 Dusun/ Desa Ngembel Kecamatan Watulimo tepatnya di kawasan milik Perhutani ,  RPH Watulimo BKPH Bandung. Tak tanggung-tanggung , anggaran untuk membiayai bangunan batas lapangan desa itu mencapai Rp 100 juta. Ironisnya yang tertera pada papan proyek sepertinya tidak menyesuaikan aturan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) sesuai amanat penggunaan anggaran DD.

Seni (70), warga RT 8 RW 2 Dusun/ Desa Ngembel Kecamatan Watulimo mengatakan sebenarnya pembangunan plengsengan di wilayahnya itu sudah tidak disepakati warga sejak awal. Alasannya selain masih banyak yang perlu diprioritaskan , proyek tersebut juga diduga belum mengantongi  izin resmi dari pihak Perhutani.

“Itu lahannya milik perhutani setahu saya, kenapa dipaksakan dibangun , padahal ada wilayah yang perlu diperbaiki jalan lingkungan serta jalan akses ke desa yang lain,” katanya, Rabu, (31/1) di Trenggalek.

Lebih lanjut , Seni, yang penduduk asli setempat, menegaskan lahan yang diperuntukkan lapangan volly tersebut sebenarnya masih bisa dikategorikan sebagai kawasan hijau. Hal ini diperkuat dengan adanya sumber mata air  di kawasan itu  yang kesehariannya dibutuhkan untuk memenuhi air baku dalam pemenuhan  kebutuhan keseharian warga.

“Di lahan itu ada sumber airnya yang sampai sekarang digunakan warga hampir separo jumlah penduduk, jelas nanti akan terancam karena pohon yang bisa melindungi sumber itu sekarang sudah ditebang habis,” tuturnya.

Andi Iswindarto, Waka ADM Perhutani KPH Kediri Selatan di Trenggalek menyatakan jika lokasi proyek DD di Desa Ngembel Kecamatan Watulimo itu masih belum berizin. Jadi pihaknya selama ini tidak pernah mengabulkan apalagi hal tersebut jauh dari kewenangannya. Sementara kewenangan mengeluarkan izin secara aturan harus dari Menteri Kehutanan RI.

“ Kita yang di daerah tidak pernah mengeluarkan izin pemakaian lahan karena itu kewenangannya ada di kementrian,” tegasnya.

Dikatakannya, pihaknya selama ini tidak tahu permasalahan yang ada di lahannya yang sekarang ini telah dibangun menjadi lapangan. Oleh karena itu pihaknya menghimbau semua pihak harusnya mengikuti aturan yang berlaku sehingga tidak ada pelanggaran hukum.

“Harusnya itu mengajukan dulu kepada kami lalu kami akan meneruskan kepada atasan saya dan sampai di tingkat menteri,” tandasnya.

Dari pantauan , tanah lapangan yang dibangun itu seperti dipaksakan baik secara fisik dan terlihat nilai anggaran yang diserap sepertinya tidak sesuai dengan volume  fisiknya. (hamzah)