Komisi II DPR RI, Dengarkan Kesiapan KPU dan Bawaslu Jatim Selenggarakan Pilkada Serentak di Jatim

Suasana penawaran laporan kesiapan KPU dan Bawaslu Jatim selenggarakan pilkada serentak di Jatim

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG: Rombongan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), mendengarkan kesiapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Jatim dan 18 Kabupaten/Kota.

Dalam agenda penyampaian laporan Perkembangan Pelaksanaan Pilkada 2018, di 18 Kabupaten/Kota, dari KPU dan Bawaslu Jatim, diselenggarakan di aula pemerintah Kabupaten Jombang.

“Memang pertemuan ini sengaja kami tempatkan di salah satu kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada, karena kita ingin melihat secara langsung persiapan pelaksanaan pilkada. Dan provinsi mengarahkan kita ke kabupaten Jombang,” kata Zainudin Amali selaku, ketua komisi II DPR RI, pada sejumlah jurnalis, Kamis 1 Februari 2018.

Kegiatan pemaparan kesiapan penyelenggaraan pilkada ini, diikuti oleh anggota Komisi II DPR RI, kisbangpol provinsi Jatim, Ketua KPU dan Bawaslu Jatim termasuk KPU, Panwaslu, kisbangpol dari 18 kabupaten/kota, serta perwakilan Gakumdu. Setelah hampir dua jam akhirnya pihak komisi II DPR RI, tersebut menyampaikan kesimpulannya.

“Setelah kami mendapatkan laporan dari KPU dan Bawaslu Jatim, pada umumnya secara keseluruhan Jatim sudah siap melaksanakan pilkada,” ujarnya.

Masih menurut Zainudin, pihaknya juga mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah (pemda). “khususnya untuk MPHD seluruh kabupaten kota dan provinsi sudah diselesaikan bahkan tadi sudah ada yang dicairkan dan ada yang dilaporkan,” ungkapnya.

Lanjut Zainudin, untuk itu Komisi II DPR RI berkesimpulan bahwa pelaksanaan pilkada 2018 di 18 kabupaten kota dan satu provinsi di jatim akan berjalan lancar dan aman.

“kita berharap pada penyelenggaraan pemilukada serentak ini bisa berjalan lancar. Posisi termasuk penyelenggara pemilu juga harus netral, ASN juga harus netral sesuai dengan intruksi dari Gubernur, sehingga pilkada serentak ini tidak ternodai oleh hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai kerawanan pilkada, politisi dari fraksi partai Golkar tersebut, menuturkan bahwa, kekisruhan dalam pilkada bisanya terjadi pada penyelenggara itu sendiri.

“terutama pada penyelenggara, karena tidak sedikit kekisruhan itu diakibatkan oleh penyelenggara. Baik dya tidak netral, kemudian tidak baik menyelenggarakan pilkada dan lain sebagainya, maka kami tekankan penyelenggara harus bekerja dengan profesional, dan harus bekerja sesuai aturan yang berlaku dan Undang-undang,” terangnya.

Selain itu, komisi II DPR RI juga berharap agar Bawaslu Jatim, mampu mencegah beredarnya isu sara dan kampanye hitam di media sosial.

“waspadai isu sara dan penggunaan medsos yang tidak bertanggung jawab. karena hoax dapat merusak jalannya pilkada,” pungkasnya.

Selain memberikan pemaparan laporan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak, acara dialog antara Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu Jatim, juga dilakakukan. Namun lagi-lagi pembahasan seputar pengawasan Pilkada dan netralitas ASN, termasuk penyelenggara pemilu, kembali ditekankan oleh komisi II DPRI RI.(elo)