Komisi I DPRD Trenggalek Ini yang Dibahas……

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK: Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama OPD terkait. Rapat dipimpin Ketua Komisi I Sukadji dan dihadiri para anggota komisi I serta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait , Kamis (1/2). Kali ini membahas  langkah cepat yang harus dilakukan dalam rangka menangani masalah dan memproritaskan serta untuk mempercepat koordinasi dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang terjadi pada masyarakat juga pelaksanaan program yang ada di desa berikut pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Sukadji memaparkan ada beberapa persoalan yang dibahas pada rapat, seperti keluhan masyarakat terkait gapura yang ada di Kecamatan Durenan karena ada salah satu masyarakat yang merasa dirugikan serta pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan ada beberapa pembahasan yang lain seperti penyerapan Dana Desa agar double anggaran.

“Jadi seperti renacana pelaksanaan pilkades kedepan harus sudah ada rencana penganggaran di tahun ini. Karena pelaksanaannya diperkirakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2019, tapi pelaksanaan tersebut masih dalam pembahasan,” jelasnya.

Jadi ketika ada masalah,  Politisi Golkar ini berharap   jangan hanya dipecah-pecah masalahnya sehingga mengakibatkan saling tuding siapa yang bersalah. Tetapi alangkah baiknya mencari solusi untuk memecahkan masalah. Dengan mencari solusi bersama akan memberikan beberapa hal yang positif.

“Maka dengan adanya raker ini usahakan kedepan harus ada komunikasi yang baik untuk segala pelaksanaan yang ada di daerah,” ucapnya.

Juga disampaikan oleh Sukadji bahwa, seperti masalah gapura yang ada di Durenan yang saat ini issunya sedang berkembang di masyarakat hingga ada  yang merasa dirugikan . Namun setelah mengadu ternyata tidak ada pihak yang bisa memberikan jawaban karena izin dan beberapa SOP nya belum memenuhi persayaratan.“Tugas kita di sini mencari solusi dari berbagai permasalahan, disisi lain sebagai pelajaran kedepan untuk melaksanakan program yang akan berjalan agar bisa dilaksanakan secara maksimal,” pungkasnya.

Sementara berkaitan dengan penyerapan DD dan ADD, pihaknya ingin ada kajian program yang dibahas utamanya di musyawarah desa (Musdes) sehingga tidak ada menduanya sebuah program. Dicontohkan seperti pelatihan UMKM yang diadakan Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Perdagangan ternyata oleh pihak desa diadakan pelatihan yang sama.“Kegiatan yang sama antara dari OPD dan desa sebaiknya ke depan tidak terjadi sehingga tidak akan terjadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya .(ahmad)