BIG Bentuk Klinik Daerah Dalam Implementasi Perpres 9/2016

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Badan Informasi Geospasial (BIG) terus menggenjot pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 tanggal 4 Februari 2016.

Kepala BIG Hasanuddin Z. Abidin mengatakan sebelum Perpres ini, pemerintah sudah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Indonesia.

“Perpres No.9/2016 dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan,” ujar Hasanuddin kepada Kanalindonesia.com di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Ia menjelaskan Perpres No.9/2016 mengatur pokok-pokok penting dalam Kebijakan Satu Peta diantaranya adalah lingkup kegiatan Kebijakan Satu Peta yang dibatasi pada IGT status, potensi, dan  perencanaan ruang dengan skala minimal 1:50.000.

Dalam mencapai Satu Peta tersebut dilakukan tiga kegiatan utama yakni Kegiatan Kompilasi yang merupakan kegiatan pengumpulan peta tematik yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT (Informasi Geospasial Tematik), dan/atau Pemerintah Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan Integrasi IGT yang merupakan proses koreksi dan verifikasi peta tematik terhadap peta dasar, serta kegiatan Sinkronisasi yang merupakan kegiatan penyelarasan antar peta tematik yang telah terintegrasi termasuk didalamnya penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan peta.

Perpres juga menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian Peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu basis data, satu referensi geospasial, satu standar, dan satu geoportal guna pelaksanaan pembangunan Nasional,” katanya.

“Perpres ini berfungsi sebagai acuan perbaikan data geospasial masing-masing sektor, dan  acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang,” jelas Hasanuddin.

Ia mengklaim implementasi Perpres 9/2016 Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) sudah berjalan selama 3 semester, dimulai pada pertengahan tahun 2016. PKSP  melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga sebagai walidata dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT).

Lingkup percepatan pelaksanaan KSP meliputi 85 tema IGT penyelenggaraannya dilaksanakan oleh 19 Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya di 34 provinsi/kabupaten.

“Mekanisme kegiatan dilakukan dengan tahapan kompilasi, verifikasi dan integrasi yang dilaksanakan melalui klinik pusat dan daerah. Beberapa IGT kewenangan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Provinsi atau Dinas ditingkat kabupaten/ provinsi, sehingga dalam pelaksanaan percepatan KSP perlu dilakukan melalui Klinik Daerah,” katanya.

Ia memaparkan, Klinik Daerah merupakan kegiatan kompilasi dan verifikasi yang dilakukan di setiap provinsi dengan mengundang Dinas dan atau SKPD terkait selaku penyelenggara IGT-IGT tersebut.

Dalam pelaksanaan Klinik Daerah, perwakilan Dinas dan SKPD diwajibkan untuk menyampaikan data terkait keempat jenis IGT tersebut. Data-data tersebut berupa informasi geospasial (peta) dalam bentuk vektor digital beserta kelengkapan dokumen legalnya berupa Perda, SK Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) terkait dengan peta yang disampaikan.

“Daerah yang sudah berjalan Klinik Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena daerah itu merupakan daerah istimewa dan sudah mempunyai Peta Batas Wilayah Administrasi Provinsi dan Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota yang juga menjadi bagian dalam Perda Provinsi atau Perda Kabupaten. Rencananya pelaksanaan Klinik Daerah dilakukan wilayah Kabupatan dan Provinsi di Pulau Jawa,” tutur Hasanuddin. @Fatih