Kerja PPL Lamban, Petani Desa Watudakon Kesamben Jombang Terancam Tak Dapat Pupuk Bersubsidi

Sejumlah petani Desa Watudakon Kesamben saat protes pembagian Kartu Tani Indonesia yang tidak tepat sasaran

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG: Diduga dampak dari kinerja petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang lamban, sejumlah petani di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Jombang Jawa Timur, mengeluh terancam tak dapat pupuk bersubsidi. Hal ini dikarenakan, banyak petani yang tak mendapatkan Kartu Tani Indonesia. Padahal, salah satu kegunaan kartu tersebut, dapat digunakan untuk pembelian pupuk bersubsidi.

Kekhawatiran para petani sangat beralasan, karenakan pembagian Kartu Tani Indonesia di Desa Watudakon tak tepat sasaran, akibat data dari PPL semrawut. Bahkan banyak warga yang seharusnya tak berhak malah mendapatkan kartu tersebut. Mulai dari, tukang gigi dan buruh bangunan malah mendapatkan kartu tersebut.

“Saya yang menggarap sawah kok tak dapat kartu tersebut. Dan malah tukang gigi, penjual ayam dapat kartu itu. Apakah ada pilih kasih dalam pemberian kartu tersebut. Serta, apakah saya masih bisa membeli pupuk bersubsidi, jika tak punya kartu tani, ” keluh Sarianto, salah satu petani Desa Watudakon, saat ditemui sejumlah jurnalis, Jumat 2 Februari 2018.

Para petani menilai bahwa lambannya, kinerja PPL tersebut, bisa dibuktikan dengan adanya kesalahan saat lakukan pendataan penerima kartu. Otomatis, hal itu menunjukkan lemahnya gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan kelompok tani (Poktan) yang ada. Sehingga Gapoktan maupun Poktan, kurang maksimal dalam mengakomodir petani yang ada.

Dan yang paling tragis adalah, petani yang seharusnya mendapatkan hak kartu tersebut, malah tak mendapatkannya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Arif Budiaji selaku, Kepala Dusun Watudakon. Saat dikonfirmasi mengenai masalah tersebut, pihaknya mengaku bahwa Poktan yang ada di dusunnya, tak berjalan sesuai dengan fungsinya.

Meskipun masyarakat tahu bahwa, Poktan adalah wadah bagi petani untuk bisa sama-sama mengembangkan pertanian yang lebih baik. Pihaknya juga, menyesalkan adanya data yang fiktif untuk dapatkan kartu tersebut.

“Jika tak ada pembaharuan dengan data yang benar, maka masalah ini bisa dibawa kerana hukum. Sebab, sudah melakukan tindakan penyelewengan, dan yang dirugikan adalah petani. Karena jika tak punya kartu tani indonesia, maka sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” ungkapnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ainun Najib selaku, Kepala Desa Watudakon, pihaknya menyatakan akan memanggil PPL untuk pembenahan data tersebut. “Kita akan panggil PPL, setelah itu PPL akan mendatangi rumah-rumah Kepala Dusun setempat untuk koordinasi dan lakukan perbaikan data,” tegasnya.

Sementara itu Dinas Pertanian berencana akan memanggil PPL Kecamatan tersebut, untuk segera melakukan pendataan ulang.

“Kita akan panggil PPL Kecamatan agar lakukan pendataan ulang, kartu yang sudah dibagi tak bisa digunakan karena akan ada divalidasi ulang,” kata Hadi Purwanto, Kepala Dinas Pertanian.

Saat disinggung terkait adanya dugaan permainan pihak PPL dalam distribusi pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian secara tegas membantahnya. “Pupuk itu sudah diverifikasi, jadi tidak mungkin PPL bermain dengan Poktan terkait pendistribusiannya,” kelitnya.(elo)