Dewan Minta Bumdes Trenggalek Berdaya

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK: Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  di Kabupaten Trenggalek yang telah bediri sejak tahun 2011 kini diharapkan para legislator di DPRD Kabupaten Trenggalek lebih dapat dioptimalkan kembali fungsi dan kemanfaatannya terutama bagi mendorong perekonomian masyarakat setempat.

Hal ini diungkapkan politikus lokal ini saat menggelar rapat kerja bersama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jum’at (02/02/2018).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukadji , mengatakan , pihaknya melihat geliat ekonomi di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di wilayah Trenggalek kini sedang top market. Hal ini terbukti munculnya ribuan kelompok usaha kecil yang telah bergabung dengan binaan Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.

“Usaha masyarakat di sektor menengah kini menjanjikan , untuk itu kita harus merespon dengan gagasan yang sudah kita jalankan selama ini yakni Bumdes,” ucapnya.

Sukadji juga menegaskan jika selama ini dengan adanya Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) sepertinya pihak desa lupa dengan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakatnya.

“Kadang saya heran kenapa DD dan ADD tidak digunakan untuk memberdayakan Bumdes yang menurut saya ini yang sudah berjalan,” tandasnya.

Dikatakannya, jika hal ini dimanfaatkan masyarakat yang butuh dibantu modalnya tidak usah bingung mencari perbankan apalagi terjebak kepada para rentenir.

“Jika saja desa mampu membaca peluang , dana tersebut bisa dialokasikan di Bumdes,” ungkapnya.

Dia juga menyindir beberapa langkah yang diambil pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Trenggalek yang masih kurang inovatif dalam memberdayakan desa utamanya inisiasi di Musayawarah Desa (Musdes). Seringkali kedapatan program yang kontra produktif disaat telah diselenggarakan pihak OPD , namun digelar pula oleh pihak desa memakai anggaran DD.

“Ini sangat buruk jika ada kegiatan yang telah dilaksanakan OPD namun desa juga memanfaatkan anggaran tetapi dalam konteks yang sama,” pungkasnya. (hamzah)