KNPD Digembosi, Lahir KSPD Yang Minta Dukungan Gus Solah

Gus Soleh

KANALINDONESIA.COM : Polemik sumber dana plesiran Persatuan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jombang yang kemarin meghebohkan, serta menuai protes dari kalangan aktifis maupun masyarakat Jombang nampaknya memasuki babak baru. Pasalnya sejumlah aktifis yang pernah mengatasnamakan Kaum Nahdliyin Peduli Desa (KNPD) mengalami ban bocor alias gembos. Sejumlah petinggi PCNU Jombang merasa geram dan memprotes pemakaian kalimat Nahdliyin, dikarenakan seorang Nahdliyin mempunyai kriteria etika yang baik termasuk etika berpolitik.

Hal ini tak menghentikan langkah para aktifis yang hampir kesemuanya didominasi oleh mantan aktifis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), untuk mengusut penggunaan anggaran APBD-DD 2016 yang bersumber dari uang masyarakat, dan dihamburkan secara percuma oleh istri Bupati Jombang yang selaku ketua PKK Kabupaten. Meskipun Bupati sudah melindungi kegiatan tersebut dengan Perbup Dana Desa no 12 tahun 2016, namun hal ini tetap tak menghentikan upaya aktifis KNPD yang sekarang berrenkanasi menjadi Kaum Santri Peduli Jombang.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa dari hasil kajian KNPD (red : KSPD) menemukan kejanggalan dari perbup Dana Desa no 12 tahun 2016, menurut salah satu aktifis KSPD yakni Aan Anshori, memaparkan hasil temuan dan kajiannya terhadap Perbup DD tersebut. Di mana, Pemkab Jombang terlalu mengintervensi desa melalui Perbub tersebut. Dana Desa yang sudah diploting sedemikian rapatnya oleh Nyono dalam Perbup merupakan bentuk nyata penyanderaan kewenangan desa untuk menetukan kebutuhan anggaran sesuai dengan letak wilayah masing-masing desa, karena perbup ini berlaku menyeluruh bagi desa se kabupaten Jombang.

Baca:  Terpilih Sebagai Kota Terpopuler Secara Online di Guangzhou Award, Risma Sampaikan Lewat Instagram

”Ploting pos anggaran yang menyebut nominal secara spesifik dalam Perbup itu sangat rawan kepentingan politik yang jauh dari kebutuhan warga. Contoh nyata, miliaran uang DD yang digunakan PKK plesir ke Jakarta dengan alasan peningkatan kapasitas, padahal seberapa signifikan itu untuk warga,” kata Aan.

Aan juga memaparkan ploting DD yang berpatokan pada Perbup produk Nyono itu tidak transparan dan cenderung menguntungkan golongan tertentu. Semisal anggaran pembuatan seragam pengurus PKK 20 orang setiap desa x Rp 170.000×302 desa. Bahkan diduga PKK desa diarahkan untuk membeli dari pihak tertentu yang direkomendasi pendopo. Serta dugaan kuat adanya pengondisian yang dilakukan oleh Pemkab dalam belanja alat fogging, training peningkatan kapasitas BUMDes dan pos lain yang kesemuanya sudah direkomendasi oleh pendopo.

Baca:  KNPD Gugat Perbup DD no 5 Tahun 2016 untuk Selamatkan Desa

”Ada anggaran senam sehat sekitar Rp 5 juta setiap desa. Kenapa bupati menguangkan kegiatan yang bisa menjadi inisiatif warga. Sudah tidak adakah kegiatan yang lebih prioritas yang berdampak terhadap kesejahteraan warga luas. Misal pendidikan, kesehatan, atau ketersediaan sandang pangan dan papan,” tukas Aan.

Hal ini yang membuat sejumlah aktifis tersebut, meminta dukungan dari Solahuddin Wahid (Gus Solah), Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang untuk membidani lahirnya Kaum Santri Peduli Desa (KSPD) yang mengawal pengawasan terhadap Peraturan Bupati (Perbup) DD Jombang Nomor 12 Tahun 2016 yang memasung hak serta kewenangan desa dalam menetukan anggaran.

Bahkan Gus Solah juga bersedia menjadi pembina KSPD. Tak hanya itu, KSPD sudah menginventarisir berbagai pertentangan yang ada dalam Perbup tersebut terhadap regulasi di atasnya serta berharap pasal tersebut dianulir. Tertuang dalam pasal 9 ayat 1 poin b Perbup Jombang yang mengatur penetapan anggaran prioritas penggunaan DD. Menurut KSPD pasal ini telah merampas kedaulatan dan kewenangan Desa. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 18. Di samping itu, Perbup itu juga menentang Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 60 tahun 2014 Pasal 22 Ayat (1 dan 3), Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 21 tahun 2015 pasal 4, serta lampiran Peraturan Menteri desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik indonesia nomor 21 tahun 2015 Tentang penetapan prioritas penggunaan Dana desa tahun 2016.

Baca:  Kabar Duka, Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Solahuddin Wahid Wafat

”Tidak apa-apa saya saja yang jadi Pembina. Ini gerakan positif untuk masyarakat luas,” paparnya.

Gus Solah yang bersedia menjadi pembina KSPD itu juga menghimbau setiap desa untuk tidak mengikuti perbup yang tidak sesuai dengan peraturan diatasnya, dan cacat tersebut.

”Kalau seperti itu, desa harus melawan. Kalau DD itu sudah kewenangan desa untuk mengelolanya, bukan Pemkab,” tegas Gus Solah.(elo)