Wabup Nur Arifin Tegaskan Melalui Musrenbangcam, Pembangunan Harus Tepat Guna, Waktu dan Sasaran

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK: Dengan mengambil tema Sinergitas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Pogalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) untuk Tahun Anggaran 2018, Selasa (06/02/2018).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Trenggalek, Ketua DPRD beserta anggota DPRD dapil I (Trenggalek-Pogalan -Durenan), Forkopimcam Pogalan serta seluruh perangkat Desa se-Kecamatan Pogalan.

Wakil Bupati Trenggalek H Moch Nur Arifin , mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN), dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Untuk itu penting digelarnya forum ini agar pembangunan tepat guna , tepat waktu dan Sasaran.

“Ini kita sedang menerapkan sistem yang nantinya jelas bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” ucapnya.

Penekanan infrastruktur akan menjadi fokus perencanaan , karena secara topografi , Trenggalek bercirikan daerah yang banyak dipadati dengan gunung dan hutan milik perhutani.

“Cari di mana infrastruktur di sekitar ruas Kabupaten itu yang mengantarkan atau yang bisa menjembatani desa-desa seperti ke fasilitas kesehatan, seperti ke sarana pendidikan, seperti ke sarana perekonomian,” terangnya.

Azaz kemanfaatan dari infrastruktur yang dibangun itu , menurutnya haruslah bisa mengakomodir kebutuhan pokok masyarakat.

“Infrastruktur yang dibangun nantinya harus bisa di pakai, intinya bagaimana fasilitas sekolah yang sudah dibangun muridnya juga tetap terus bersekolah, jalan yang sudah di bangun bisa terhindar dari banjir,” imbuh Wabup Arifin.

Wabup juga menuturkan bahwa saat ini pemerintah  sedang berusaha menghidupkan Desa Wisata. Bersamaan dengan itu dibutuhkan sarana infrastruktur penunjang untuk memudahkan akses. Menurutnya, akses sangat dibutuhkan menuju destinasi Desa Wisata untuk menumbuhkan potensi berbasis lokal dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Misalkan kita punya komoditi di suatu desa dan ada yang bisa dijadikan  tempat wisata, mayarakat tidak perlu repot-repot menjual ke pasar lain, cukup di tempat itu saja sehingga perekonomian masyarakat sekitar pun meningkat jika itu bisa dibangun dengan perencanaan pembangunan yang tepat,” pungkasnya.(ahmad)