Komite II DPD RI Dukung Holdingisasi BUMN

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba

KANALINDONESIA.COM : Rencana pemerintah membentuk holding BUMN di Indonesia dinilai positif dan, dapat memberikan imbas dalam percepatan pembangunan di daerah. Karena itu DPD RI mendukung holdingisasi BUMN itu selama rencana itu memberikan manfaat dan keuntungan untuk membantu percepatan pembangunan di daerah,

Demikian keterangan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba terkait holdingisasi BUMN di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (29/8/2016).

Menurut Parlindungan, dengan adanya Super Holding ini diharapkan dapat membangun ekonomi daerah dan mampu merangkul para pengusaha lokal atau pihak swasta sebagaimana diinginkan Presiden Jokowi, yang menginginkan 85% pekerjaan melibatkan pihak swasta dalam merealisasikan percepatan pembangunan di segala sektor dengan melibatkan pihak swasta menjadi Sub Kontraktor dan tidak dikerjakan sendiri.

Baca:  Baznas Jalin Kerjasama Dengan Mabes TNI dan Asosiasi Asuransi Bantu Mustahik

“Dengan semakin kuatnya para pengusaha lokal atau swasta di daerah diharapkan dapat membangun ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya.

Karena itu kata Parlindungan, pemerintah tidak perlu takut dalam pembentukan holding BUMN ini karena tujuannya adalah untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN agar tidak meminta lagi suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN. Hal ini sudah lumrah dilakukan banyak negara untuk membentuk holding dan sudah banyak contoh holding BUMN yang sudah sukses berkembang.

Namun yang harus dilakukan  adalah bagaimana agar holdingisasi ini memiliki manfaat yang maksimal. “Selama tujuannya itu benar pemerintah tidak perlu takut, namun yang harus dipikirkan bagaimana holdingisasi ini memiliki manfaat yang maksimal,” tambahnya.

Baca:  Jelang Final Rekapitulasi Suara KPU Pusat, Polres Trenggalek Gelar Tablig Akbar

Sementara mengenai rencana kontroversial pembentukan holding BUMN di sektor migas melalui proses akuisisi Pertamina terhadap PGN (Perusahaan Gas Negara) Parlindungan menilai sebaiknya pemerintah membentuk holding energi yang membawahi seluruh BUMN energi yakni migas, mineral dan batubara, listrik, dan energi terbarukan.”Saya lebih sependapat jika PGN, Pertamina dan PLN di bawah satu holding sehingga makin kuat posisinya,” pungkasnya.