IJTI dan AJI Usulkan Peringatan HPN 23 September, Sebagai Bentuk Ruh Kebebasan Pers

Ilustrasi

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG: Organisasi Pers yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mengusulkan adanya perubahan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN). HPN yang digelar pada 9 Februari, dianggap tak memiliki ruh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan pers sebagai kontrol sosial.

Baik IJTI maupun AJI menyebut, Keputusan Presiden Soeharto, Nomor 5 tahun 1985 yang menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional tidak lebih dari buah lobi Harmoko pada Presiden Soeharto. Harmoko yang merupakan mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sekaligus sebagai Menteri Penerangan, melobi Soeharto, agar HPN ditetapkan pada tanggal 9 dan hanya mengakui PWI sebagai organisasi yang diakui pemerintah.

“Kita tahu, situasi politik saat itu memaksa pemerintah melakukan beberapa hal termasuk membungkam kritik. Jadi, intinya ini yang harus dirubah jika semangatnya HPN adalah untuk kemerdekaan pers,” tegas Muhktar Bagus, Ketua IJTI Korda Majapahit, Jumat 9 Februari 2018.

Masih menurut Mukhtar, berdasarkan naskah usulan IJTI dan AJI, HPN harusnya di peringati pada 23 September. Sebab, dari kesepekatan IJTI dan AJI dan melalui beberapa kajian, tanggal 23 September dimulainya momentum kebebasan pers pascareformasi.

“Di tanggal itu Undang-Undang Pers disahkan, jadi penetapan tanggal 9 februari sudah tercerabut dari sejarahnya. Makanya Sejarah pers Indonesia saat ini harus diperjelas dan terang agar semua komunitas pers bisa ikut,” tukasnya.(elo)