Miris Lihat Demokrasi Berubah Plutokrasi, ProDEM Jatim Ogah Norok Buntek 

Deklarasi Jaringan Aktivis ProDEM Jatim yang dihadiri para aktivis era 80, 90, dan 98 di Bantaran Kalimas Monkasel, Jalan Pemuda, Surabaya, Minggu, (11/2/2018). Selanjutnya ProDEM Jatim akan bergerak menghimpun kekuatan rakyat di 38 kota/kabupaten se-Jatim.

KANALINDONESIA.COM, Surabaya Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Jawa Timur akhirnya menjadi daerah pertama yang dikukuhkan kepengurusan di tingkat provinsi. Deklarasi ProDEM Jatim digelar pada Minggu, (11/2/2018) pukul 15.00 WIB di Bantaran Kalimas Monkasel, Jalan Pemuda, Surabaya.

Kepengurusan ProDEM Jatim 2018 diisi oleh Masduki selaku Ketua, Wasis selaku Sekretaris dan Gunardi Aswantoro sebagai Bendahara. Tentunya ProDEM Jatim akan diisi puluhan aktivis kawak, seperti Fitradjaja Purnama sebagai penggagas ProDEM.

Tampak dalam acara pengukuhan, ratusan aktivis dari seluruh nusantara turut hadir. Pengukuhan ini sebenarnya lanjutan dari konsolidasi aktivis era 80-an dan 90-an. Selanjutnya, ProDEM Jatim akan secepatnya bergerak untuk menghimpun potensi kekuatan rakyat di 38 kota/kabupaten se-Jatim.

Masduki mengatakan, ProDEM Jatim merupakan wadah bagi aktivis untuk melanjutkan warisan para pendiri bangsa. Menurutnya, ProDEM Jatim bukanlah lembaga politis.

“Lembaga ini tidak terkait dengan Parpol-parpol yang ada. Sifatnya otonom. Hadirnya ProDEM Jatim diharapkan dapat melakukan pendampingan (advokasi) terhadap buruh, petani, maupun pekerja lain seperti transportasi, pegawai kantoran dan banyak lain,” tegas Masduki.

Selain dikukuhkannya kepengurusan ProDEM Jatim, pada hari itu juga aktivis ProDEM Jatim untuk pertama kali menempati kantor sekretariat di Jalan Gayungsari I No. 10, Surabaya.

Masih kata Masduki, sejak dirinya vakum dari dunia aktivis dan memilih menjadi petani, banyak perubahan dalam demokrasi di Indonesia. Ya, demokrasi banyak mengalami perkembangan yang luas di zaman Gus Dur dan Megawati. Semakin cerdas dan kritis sekaligus mengkhawatirkan.

Konflik kepentingan politik di kalangan elit mulai tumbuh subur. Berbagai kepentingan politik yang ‘mengatasnamakan’ kepentingan rakyat mulai muncul seakan-akan tidak terkendali. Akibatnya, rakyatlah yang kembali menjadi korban peperangan politik tersebut.

Karena itu dengan wadah ini, Masduki mengajak para aktivis untuk konsolidasi bersama rakyat terutama di Jatim. Pasalnya hingga kini, rakyat selalu terombang ambing dalam ketidakpastian.

Pasca 98 turunnya Soeharto, kita tidak tahu mau kemana arah bangsa ini. Kita juga sudah melakukan perubahan (amandemen) pada UUD 1945. Tapi hasilnya juga tidak ada. Yang diuntungkan hanya orang-orang yang punya kepentingan saja,” tandas Masduki.

Maka, ProDEM Jatim mengajak rakyat untuk bersikap jujur dan adil. Terlebih dalam konteks Pilkada, pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak menerima uang politik (money politic). “Saat ini banyak calon-calon yang bagi-bagi uang. Uang Rp 100 ribu untuk jabatan 5 tahun. Apakah nilai kita hanya semurah itu. Cara-cara seperti ini yang harus kita hindari. Kita harus menyadarkan masyarakat bahwa money politic sangat merusak demokrasi,” terangnya.

Sementara tokoh pergerakan sekaligus ketua ProDEM Nasional, Bambang Yudopramono menyebut, sejak para aktivis bahu membahu meruntuhkan rezim Soeharto 20 tahun lalu, hingga kini masyarakat sudah menjadi demokratis. Presiden tidak lagi menjadi kekuasaan tunggal. Presiden bisa dikritik dan terus dikritik hingga hilanglah rasa demokrasi itu. Dulu di tahun 1980-an, masyarakat memilih Golput dengan alasan rezim yang berkuasa itu thagut. Namun kenapa sekarang kok malah “diharamkan”? Padahal kan sistemnya masih sama.

Yang muncul akhirnya plutokrasi. Yang awalnya sistem pemerintahan berdemokrasi menjadi pemerintahan yang mendasarkan pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan. “Semua diukur dengan kekuatan uang. Demokrasi kita dikoyak-koyak. Demokrasi yang kita cita-citakan masih jauh panggang dari api,” tutur pria yang akrab disapa Gembos ini.

Kehadiran ProDEM, lanjutnya, diharapkan dapat melakukan pendampingan politik pada rakyat. Pasalnya, demokrasi sekarang sudah kebablasan. Partai politik berlomba-lomba bersaing. Satu partai bermunculan dan diikuti partai lain (baru). Sayangnya, kemunculan partai baru tidak bisa membawa perubahan dan kemakmuran pada rakyat. Ujung-ujungnya yang menang selalu pemerintah, sedang rakyat selalu jadi korban.

“Di sinilah tugas kita menjaga nilai demokrasi agar tidak diselewengkan oleh mereka. Mudah-mudahan deklarasi ProDEM Jatim bisa bergulir ke daerah-daerah. Sehingga dapat mencapai kemakmuran yang seluas-luasnya untuk rakyat,” tutupnya.

Di tempat yang sama, penggagas ProDEM Jatim, Fitradjaja Purnama mengatakan ProDEM tidak sekedar sebuah identitas, melainkan mewakili semangat melawan otoriter, totaliter, kesewenang-wenangan dan kerap abainya pemerintah pada rakyat.

“Sekian lama kita berada dalam satu kondisi yang tidak demokratis. Kondisinya ini sengaja dibuat oleh rezim Soeharto. Karena itu kita memilih pro demokrasi. Yang hadir di sini ada kalangan aktivis 80, 90, dan 98. Ada juga komunitas masyarakat tergusur. Ibu dari Bulak Banteng. Bapak-bapak dari Wedoroanom. Mereka berhadap dengan TNI saat tanahnya tergusur. Rakyat perlu didampingi karena yang dilawan adalah negara yang tidak demokratis,” kata Fitra dalam orasinya.

Ditambahkannya, di zaman Soeharto kita tidak mengenal adanya demokrasi. Parpol-parpol yang ada merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Kebijakan maupun perundang-undangan yang dibikin menjadi bagian otorisasi negara. Dulu, 500 anggota DPR dipilih hanya yang benar-benar pro pemerintah. MPR yang diharapkan menjadi perwujudan rakyat cuma kepanjangan tangan Soeharto.

“Setelah reformasi, apa hidup kita sudah demokratis? Iya, tapi demokratis seperti apa. Sudahkah demokratis itu menjadi cermin dari kesejahteraan rakyat!” seru Fitra.

Di zaman Soeharto, demokrasi sekadar dijadikan topeng bagi sistem kapitalistik. Di era kekuasaan saat ini (pasca Orba), kekuatan kapitalis internasional dengan bebas melenggang masuk ke Indonesia dan dipersilakan merampok seluruh kekayaan negeri yang kaya raya ini, asal kaum plutokrat mendapatkan “cipratan fulus”.

Pasca Soeharto, sentralisasi kekuasaan (dan juga kekayaan) memang sudah mulai terurai. Terciptalah sejumlah blok kaum plutokrat yang sesungguhnya juga berasal dari rezim yang lama. Ada beberapa kubu kaum Plutokrat yang bergandeng mesra, namun banyak pula yang saling menjegal di antara sesamanya. Inilah yang kemudian melahirkan penguasa-penguasa baru seperti Habibie, Dur, Mega, SBY dan kini Jokowi.

Era reformasi yang seharusnya memiliki misi utama menghancurkan sistem Soehartoisme, ternyata ditunggangi oleh kekuatan lama dan diselewengkan menjadi era kebebasan sebebas-bebasnya. Asal punya duit, maka kamu bisa melakukan apa saja.

“Zaman Mega, apa yang tidak dijual. Zaman penerusnya Jokowi justru babak belur. Banyak rezim lama yang masuk. Salahnya sendiri memilih orang-orang Orba. Harusnya Jokowi pilih aktivis,” tegas Fitra.

Dikatakan Fitra, ProDEM berharap nantinya ada presiden yang akan mewakili sipil. Namun jika berkuasa dan yang di kabinet masih terdapat rezim orde baru, maka tidak ada bedanya.

“Dari negara ini sudah tidak ada lagi yang perlu dilawan. Yang harus kita lakukan adalah menggalang kekuatan rakyat. Tidak norok buntek (ikut-ikutan, Madura). Sebab level kita adalah penerus pendiri bangsa,” tuturnya.

Dalam hal ini, imbuh Fitra, ProDEM bukanlah pengikut, tapi pelopor. ProDEM tidak berafiliasi dengan politik, sebab politiknya adalah rakyat. “Kita akan selalu berada di garda depan. Bersama rakyat, yakinlah kalau kita jadi presiden akan lebih baik dibanding Jokowi yang saat ini sedang berkuasa. Kita lebih baik dari SBY, bahkan Prabowo sekalipun. Tidak ingatkah kita dengan perjuangan dulu, ada yang dipenjara dan diinjak-injak. Goblok kalau kita lupa itu. Rugi kalau kita tidak melanjutkan perjuangan itu. Perjuangan mesti dilanjutkan sampai tuntas,” ujar Fitra disambut aktivis lain.

Karena itu Fitra mengajak aktivis menggelorakan semangat perjuangan kaum pergerakan. “Kita punya jalan sendiri, merangkak kalau perlu. Sekarang ini adalah momennya. Kita konsolidasi untuk mengumpulkan kawan-kawan yang berserak. Yang di partai silahkan perkuat posisi masing-masing. Yang petani silahkan mencangkul lahannya. Yang buruh silahkan jalan dengan urusannya. Pada saatnya kita akan menunjukkan identitas diri, sebab di sini ada Jaringan Aktivis ProDEM yang pernah menggulingkan rezim Orba,” tutupnya.ria