Eksekusi Tol Tahap II Sempat Ricuh, Polres Jombang Dirikan Pos Jaga

Tenda yang dibangun oleh polres Jombang sebagai pos penjagaan, pengawasan jalannya lanjutan eksekusi

KANALINDONESIA.COM : Aksi penolakan warga yang sempat membuat ricuh jalannya eksekusi sejumlah lahan, untuk pembangunan Tol Jombang-Mojokerto (Joker) masih membuat hangat suasana yang ada di Desa Watudakon, kecamatan Kesamben, Jombang. Kepala Bagian Operasi (kabagops) Polres Jombang, Komisaris Polisi Khusain Hidayat, menerangkan langkah teknis yang diambil pihak kepolisian. Hal ini dilakukan ntuk mengantisipasi ketegangan serta memantau jalannya eksekusi lanjutan, pihak pengamanan dari Polres mendirikan sebuah tenda siaga guna sebagai pos penjagaan serta pengawasan guna menjaga kondusifitas keamanan diwilayah tersebut pasca penggusuran.

“Tenda ini disiagakan hingga batas waktu yang tidak ditentukan atau hingga situasi benar-benar kondusif baru anggota akan kita geser,” ujar Kabagops Polres Jombang, Khusain Hidayat.(01/09/2016)

Baca:  Anggota Koramil 06/ Cempaka Putih Bersama Petugas Busway Atur Social Distancing Di Halte Busway

Kabagops memaparkan bahwa untuk pengamanan jalannya lanjutan eksekusi, Polres Jombang menyiagakan sebanyak 975 personil dari jajarana anggotanya serta bantuan dari Polda Jatim. Selain itu pihaknya juga meminta bantuan dari unsur TNI dan Satuan Polisi Pamong praja.

“Semua unsur yang ada di Polri kita libatkan, mulai dari unsur polwan, shabara serta lalulintas juga kita libatkan,” imbuhnya.

Masih menurut khusain, selain mengamankan lokasi penggusuran aparat dari TNI dan Polri Juga bertugas membantu warga yang memerlukan bantuan saat terkena penggusuran.

Penggusuran Lahan Pembangunan Tol Jombang-Mojokerto di Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Jombang Jawa Timur, menerjang 18 rumah warga yang ada di Kawasan tersebut.

Aksi penggusuran tersebut sempat diwarnai aksi penolakan oleh sejumlah warga, yang sempat menyebabkan terjadinya ketegangan antara warga masyarakat korban penggusuran dan juru eksekusi, sehingga, delapan orang warga diamankam karena dianggap sebagai provokator terjadinya kerusuhan.

Baca:  Sudin LH Terapkan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sesuai Pergub Nomor 142 Tahun 2019

(elo)