Undang ESDM Provinsi, Pemkab Pacitan Sosialisasikan Pertambangan Galian C

KANALINDONESIA.COM, PACITAN: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan mengundang Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Propinsi Jawa Timur dan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS) untuk sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Pacitan mengenai masalah pertambangan khususnya di Kabupaten Pacitan yang saat ini jadi pembicaraan para pelaku usaha pertambangan galian C serta ijin pengangkutan hasil tambang.

“Kegiatan ini untuk mengurai persoalan yang kita hadapi terkait Pertambangan yang ada di Kabupaten Pacitan. Kondisi yang kita hadapi saat ini proses ijin Pertambangan ada di Dinas Pertambangan Propinsi Jatim,” ucap Sekda Kabupaten Pacitan Suko Wiyono.

Lebih lanjut ia mengakui sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pacitan hanya memfasilitasinya proses perijinan.

Suko Wiyono berharap BBWS Bengawan Solo dapat memberikan solusi. Padahal, harapan dari masyarakat ingin melaksanakan normalisasi untuk pengerukan sungai namun bagi pelaku usaha tambang terkendala perijinan.

“Kami sangat mengharapkan kepada Dinas ESDM Propinsi untuk mencari solusi terkait Perijinan,Terkait tambang kami mewakilkan Masyarakt intinya masyarakat siap untuk melaksanakan proses perijinan yang penting regulasi perijinan dipermudah.” keluh Suko.

Kegiatan tersebut untuk mencari solusi dan menyamakan persepsi terkait Pertambangan di Kabupaten Pacitan.

Disisi lain, Kompol Hendri (Wakapolres Pacitan) mengatakan, “selama ini dari pihak Kepolisian belum melangkah lebih jauh terkait Pertambangan, karena banyak yang beredar di Medsos bahwa Polisi menangkap pelaku tambang yang ada di Kabupaten Pacitan, info itu sangat tidak benar,”tegasnya.

Ia menerangkan, sesuai aturan ijin pertambangan dari Propinsi, tidak diijinkan melakukan penambangan di daerah degrasi, tikungan luar tebing dan bagian-bagian sungai yang kritis serta di sekitar bangunan-bangunan sungai pada umumnya sesuai keputusan Dirjen Pengairan No.176/KPTS/A/1987.

Sesuai aturan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) nantinya akan diterbitkan kalau selurus proses regulasi ijin pertambangan sudah sesuai.

Apabila ijin pemohon hanya bisa mencantumkan 3 hektar tanah maka yang bisa di rekomendasikan dari Dinas ESDM juga 3 hektar tidak bisa lebih.

Masyarakatpun juga tidak diijinkan melakukan penambangan di daerah degrasi tikungan luar tebing, tidak diijinkan menggunakan mesin penghisap/ sedot pasir dalam penambangan karena akan merusak fungsi sungai.(KI-01)