Panwaslu Kota Madiun Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang

KANALINDONESIA.COM, MADIUN: Tiga pasangan calon (Paslon) walikota-wakil walikota Madiun tandatangani Deklarasi Tolak, Lawan Politik Uang, Politisasi SARA Untuk Pilkada 2018, Rabu (14/2). Penandatangananan ini dilakukan di Kantor Panwaslu Kota Madiun, selaku penyelenggara deklasi.

Selain melakukan penandatanganan deklarasi, seluruh pasangan calon, yakni Maidi-Inda Raya (nomor urut 1), cawawali Arief Rahman (nomor urut 2) dan Yusuf Rohana-Bambang Wahyudi (nomor urut 3) minus cawali Harryadin Mahardika karena tidak hadir, juga mendantangani piagam.

Ketua Panwaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko mengatakan jika ada pasangan calon melakukan politik uang, dapat dijerat dengan pasal 187 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pilkada. “Penerima juga bisa dijerat dengan undang-undang itu,” ujar  Kokok Heru Purwoko.

Untuk itu, lanjutnya, Panwaslu akan terus mengawasi paslon, pilihlah calon anda dengan mata hati, tidak dengan mata uang.

“Kami juga berharap masyarakat berani melaporkan adanya money politic kepada petugas kami ada di kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota,” ujarnya penuh harap.

Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto hadir dalam acara ini mengatakan masalah politik uang menjadi atensi Kementrian Dalam Negeri. “Masalah politik uang, menjadi atensi Kemendagri,” ujarnya. Ditempat sama, Walikota Madiun meresmikan Rumah Pengawasan, berkantor di salah satu ruangan kantor Paswaslu setempat.

Sebelumnya, KPU Kota Madiun menetapkan nomor urut pasangan calon yaitu Maidi-Indah Raya diusung PDIP-PKB-PAN-PPP-Partai Demokrat dengan nomor urut 1, Harryadin Mahardika- Arief Rahman dari jalur independen dengan nomor urut 2 dan Yusuf Rohana-Bambang Wahyudi usung  PKS-Gerinda-Golkar nomor urut 3. (sam)