Soal APK Tim Berkah Beda Persepsi Dengan KPUD Madiun

KANALINDONESIA.COM, MADIUN:Tim kemenangan paslon bupati dan calon wakil bupati no.1 H Ahmad Dawami Ragil Saputra dan H Hari Wuryanto (Berkah) menilai penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) yang diserahkan kepada paslon  memberatkan.

Selain membutuhkan biaya tinggi penyebaran APK tersebut menyalahi aturan PKPU no.4 tahun 2017 pasal 5 yang menyebutkan bahwa penyebaran APK merupakan tugas KPU bukan domain paslon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua tim kemenangan Berkah Dimyati Dahlan di poskonya jalan raya Madiun Surabaya desa Tiron kecamatan Madiun kabupaten Madiun Jawa Timur.kamis (15/2/2018).

“Kami tim berkah merasa keberatan terkait keinginan KPU yang akan membebankan penyebaran APK kepada Paslon, artinya itu tidak sesuai dengan peraturan PKPU,” jelasnya.

Selain tidak sesuai aturan lanjut Dimyati itu hal itu berpotensi korupsi, kenapa demikian, karena biaya untuk penyebaran itu mencapai biaya sekitar kurang lebih satu milyar, padahal biaya penyebaran dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB-) dalam KPU sudah dianggarkan.

“Jujur saja biaya untuk penyebaran APK itu bagi kami sangat besar bisa mencapai satu milyar itu seperti biaya kampanye, padahal dalam RAB KPU penyebaran APK itu domain dari KPU dan itu sudah ada anggarannya. Jika itu terjadi hal itu bisa jadi potensi untuk korupsi,” pungkasnya.

Namun pernyataan berbeda disampaikan Ketua KPUD kabupaten Madiun Wahyudi saat dikonfirmasi. Wahyudi mengatakan hal tersebut tidak benar. Penyebaran APK tetap menjadi domain dari KPU begitu juga dengan bahan kampanye (BK), dan untuk bahan kampanye nantinya akan kita serahkan ke paslon untuk disebarkan hal itu ada di peraturan PKPU no.4.

“Keberatannya apa? Kalau APK itu kita tanggung semuanya, baik itu cetaknya maupun penempelannya kita semua, kalau BK bahan kampanye itu nanti kita serahkan ke paslon untuk melakukan penyebaran dan itu ada dalam PKPU 4,” tegas Wahyudi.(sam)