Dewan Masih Kaji Ulang Penolakan Pelabuhan Dagang oleh Nelayan

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Guswanto mengatakan bahwa dalam menyampaikan aspirasinya kali ini para nelayan dan masyarakat Prigi menolak tentang rencana pembangunan Dermaga Prigi. Hal ini menurutnya aspirasi yang disampaikan tersebut sah saja, namun karena lembaganya bukan penentu satu-satunya, maka aspirasi itu akan disampaikan ke yang membidanginya termasuk pimpinannya.

“Sebagai wakil rakyat, kami yang duduk di kursi DPRD akan menerima dan mengawal kepentingan masyarakat. Karena pembangunan ini bukan ranah Kabupaten, maka aspirasi masyarakat ini akan kita tampung dan menyampaikan kepada pimpinan dalam hal ini adalah Bupati. Dan tidak terlepas dari peraturan perundangan – undangan yang berlaku, ” katanya, Kamis, (15/2).

Dikatakannya, masalah yang mungkin akan muncul dalam pembangunan pelabuhan perdagangan di Prigi Kecamatan Watulimo diantaranya adalah kemungkinan adanya kerusakan ekosistem di laut Teluk Prigi yang ditimbulkan dari kapal berkapasitas 3000 DWT. “Selain itu, yang mereka kuatirkan, dampak lainnya akan merusak terumbu karang yang masih dalam pertumbuhan,” lanjutnya.

Setidaknya menurut politisi asal PDI Perjuangan ini, pihaknya berharap semua komponen termasuk masyarakat nelayan agar menahan diri. Karena pelabuhan itu termasuk proyek nasional, pihaknya tidak ingin ada stigma jika Trenggalek sulit untuk diadakan pembangunan.

“ Kita akan kaji dulu semuanya termasuk nanti amdalnya seperti apa, jika tidak di tempatkan di titik yang sekarang , mungkin bisa di titik yang lain,” tandasnya.

Sebelumnya , ratusan masyarakat yang tergabung dalam satu komunitas nelayan Pantai Prigi ini menyatakan ketidaksepakatan akan pembangunan pelabuhan Prigi oleh Pemerintah Provinsi dan pusat.

Para nelayan menuntut kepada pemerintah kabupaten untuk membatalkan rencana pembangunan pelabuhan berskala kecil ini. “Tuntutan masyarakat adalah menolak tanpa opsi adanya dermaga niaga Prigi. Alasannya adalah dalam pembangunan tersebut menyalahkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ” ucap Tongki, salah satu nelayan Prigi.

Terpisah , Wahono , aktifis perikanan mengungkapkan semua pihak tidak perlu gegabah mengambil kesimpulan, karena proyek yang direncanakan untuk membuka akses wilayah pesisir selatan di Trenggalek ini juga untuk memajukan perekonomian masyarakat. Namun mengenai lokasi yang dipersoalkan warga karena di daerah yang menjadi lumbung ikan , maka solusi yang terbaik harus dibicarakan.

“Kita berharap tidak ada yang saling merugikan apalagi untuk kepentingan tertentu,” tandasnya. (ahmad)