KPK Harus Periksa Menteri BUMN Terkait Hasil Audit Investigatif Kerjasama Hutchison – Koja

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera memeriksa Menteri BUMN Rini Soemarno terkait hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang proses pembangunan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja milik Pelindo II.

“Kerjasama Hutchison-Koja berdasarkan audit investigatif kami terdapat sejumlah penyimpangan dan indikasi kerugian keuangan negara mencapai minimal 139,06 juta dolar AS atau setara Rp 1,86 triliun,” ujar Ketua BPK, Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA, CPA, kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/2/2018).

Menurut Prof. Moermahadi, hasil audit investigatif lanjutan BPK ini sudah diserahkan ke pimpinan DPR RI.

Hadir empat orang pimpinan DPR yakni Ketua Bambang Soesatyo dan tiga wakilnya yakni Taufik Kurniawan, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah, serta Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka.

“Dalam audit investigatif kami ada dugaan penyalahgunaan dengan skema identik kasus Koja dengan Jakarta International Container Terminal (JICT). Sebelumnya pada kasus di JICT sudah terlebih dahulu kami audit dengan kerugian keuangan negara minimal Rp 4,08 trilyun,” jelas Prof. Moermahadi.

Ia menjelaskan, penyimpangan ini metodenya dimulai dengan rencana perpanjangan yang sudah diinisasi sejak 2011 oleh mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino tanpa pernah dibahas dan dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Hal itupun tak pernah diinformasikan dalam laporan keuangan 2014.

Perpanjangan perjanjian kerja sama operaso (KSO) TPK Koja ditandatangani oleh Pelindo II dan Hutchinson Port Holdings (HPH), perusahaan yang dimiliki taipan Hong Kong Li Ka Shing, tanpa melalui izin konsesi kepada menteri perhubungan.

“Penunjukkan HPH dilakukan tanpa mekanisme pemilihan mitra kerja yang seharusnya. Perpanjangan itu ditandatangani Pelindo II dan HPH meski belum ada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan menteri BUMN,” paparnya.

Temuan BPK selanjutnya, kata Moermahadi, adalah penujukkan Deutsche Bank (DB) Hongkong Branch sebagai financial advisor oleh Pelindo II yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan aturan perundangan. Padahal DB sebenarnya tidak lulus evaluasi administrasi, serta terindikasi konflik kepentingan karena merangkap negosiator, pemberi utang, dan arranger.

Dalam prosesnya, valuasi bisnis yang dibuat DB diduga telah diarahkan untuk mendukung skenario perpanjangan dengan Hutchisom menggunakan dasar perhitungan tidak valid. Dengan dampak nilai upfront fee yang diterima PT Pelindo II jadi lebih kecil dan tidak seharusnya terjadi.

Pembayaran pekerjaan kepada DB tetap dilakukan sesuai perintah RJ Lino selaku Direktur Utama Pelindo II meskipun tidak didukung dengan bukti-bukti dokumen syarat pembayaran yang telah diatur dalam kontrak.

Penyimpangan itu yang diduga BPK menjadi rangkaian proses, yang berujung pada kerugian keuangan negara pada Pelindo II sebesar Rp 1,86 triliun.

Angka itu terdiri dari kekurangan upfront fee yang seharusnya diterima PT Pelindo II dari perpanjangan perjanjian kerja sama sebesar 137,47 juta dolar AS. Angka itu didapat dari hasil perhitungan BPK yang dibantu oleh konsultan keuangan.

“Pembayaran biaya konsultan keuangan kepada DB yang tidak sesuai ketentuan kontrak sebesar 1,59 juta dolar AS ekuivalen Rp 21,21 miliar,” katanya.

Selain itu, ia dalam laporan audit tersebut juga memaparkan temuan kerugian negara dalam kasus Global Bond Pelindo II sejumlah 1,6 milyar dolar AS yang diterbitkan pada Mei 2015.

Dalam kasus global bond, terdapat kerugian negara minimal 39,79 juta dolar AS atau  Rp 539,03 milyar. Ini dihitung dari selisih pendapatan bubga deposito atas dana iddle periode Mei 2015 hingga Desember 2017.

“Saya berjanji akan menyelesaikan sisa audit pembiayaan Kalibaru dalam 40 hari ke depan,” ungkap Ketua BPK Prof. Moermahadi.

Sementara itu, Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan bahwa temuan ini seharusnya jadi momentum bagi DPR untuk menuntaskan pembenahan BUMN yang menangani pelabuhan Indonesia.

Hasil audit BPK ini membuktikan bahwa kerja DPR selama ini bukanlah demi menyasar satu dua orang petinggi Pelindo II. Hal ini dilakukan demi mengembalikan marwah BUMN.

“Kalau Koja dan JICT bisa diselamatkan, ini bisa jadi legacy baik bagi negara. Sudah ada yurispridensi TPS Surabaya bisa dikelola mandiri. Kenapa JICT dan Koja tidak?,” kata Rieke.

Hal senada dikatakan Ketua DPR Bambang Soesatyo bahwa pihaknya akan mendorong penegak hukum untuk menyelesaikan kasus Pelindo II.

“Hasil audit investigatif BPK jelas. Jadi DPR akan dorong pihak Kejaksaan, Polisi dan KPK untuk menuntaskan temuan audit investigatif kasus-kasus Pelindo II,” tutur Ketua DPR Bambang Soesatyo. @Rudi