Demo Mahasiswa Tolak Revisi UU MD3, Berujung Bentrok

Suasana bentrok antara mahasiswa dan aparat kepolisian

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG: Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa, menolak revisi Undang-undang MD3, berujung bentrok dengan aparat Kepolisian setempat.

Aksi unjukrasa yang digelar puluhan aktivis mahasiswa gabungan dari PMII dan GMNI di depan gedung DPRD Jombang, Jl. Wakhid Hasyim.

Aparat kepolisian yang bersenjatakan pentungan rotan, memukul mundur massa aksi yang berusaha merangsek masuk ke dalam gedung dewan.

Peristiwa bentrok ini, tentunya membuat sejumlah aktifis mahasiswa lari tunggang langgang, karena tak kuat menerima pukulan kayu rotan dari aparat.

“Saya sudah terjatuh, tapi kenapa mereka (polisi, red) memukul dan memukul,” kata Aisyah, salah seorang aktivis perempuan GMNI yang mengalami memar dibagian pundaknya, akibat terkena pentungan polisi, Rabu 21 Februari 2018.

Sementara itu pihak aparat kepolisian menghimbau, melalui pengeras suara,pihaknya meminta kepada para mahasiswa untuk tertib dalam menyampaikan aspirasinya. “Tolong kembali tertib,” teriak AKP Rudi, selaku Kasat Sabhara Polres Jombang, melalui pengeras suara saat kericuhan berlangsung.

Dari pantauan dilapangan, sebelumnya, aksi unjukrasa puluhan aktivis mahasiswa ini bergerak dari taman kebon rojo menuju gedung dewan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Setibanya di depan kantor dewan, mereka bergantian menggelar mimbar orasi, untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah disepakati dalam rapat paripurna DPR RI pada 12 Februari 2018 lalu.

Sementara itu menurut Syahdan, selaku korlap aksi, pihaknya mengatakan beberapa tuntutan yang disuarakan yakni mendorong Presiden untuk mengeluarkan Perpu.“jika itu disahkan itu akan mencederai demokrasi. Tidak ada solusi lain selain cabut dan tolak UU MD3,” ujarnya.

Diketahui, ada beberapa Pasal dalam UU MD3 yang dinilai kontroversial, yakni Pasal 245 dinyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Hal ini tentunya sudah tidak sesuai dengan ruh hukum, karena hukum bersifat absolut, dan lebih tinggi dari norma, sedangkan MKD bekerja berdasarkan kode etik, yang mengacu pada norma.

Selanjutnya Pasal 122, DPR memberikan kewenangan kepada MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Dan Pasal 73, DPR memiliki kewenangan memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara paksa dengan ancaman sandera.(elo)