Kapolres Trenggalek Ingatkan Profesionalitas Gakkumdu

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK-Koordinasi diantara penyelenggara pemilu dengan aparatur penegak hukum dilakukan guna menciptakan kampanye yang sportif dan tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang ada. Dalam kegiatan koordinasi aktif yang digelar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Trenggalek , Kapolres Trenggalek menghendaki pemahaman yang konkrit para penyelenggara sekaligus ada komunikasi serta kordinasi aktif diantara penyelenggara bersama penegak hukum dalam tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jatim tahun 2018, sebagai bagian dari profesionalitas peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) , Selasa (20/2).

Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo S, S.I.K., M.H., mengatakan setiap petugas yang tergabung dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) harus memahami dan mempedomani aturan main yang tercantum dalam undang-undang dan regulasi kepemiluan. Untuk itu diperlukan sinkronisasi dan persamaan persepsi agar cara bertindak dalam penanganan pidana Pemilu khususnya pada tahap kampanye bisa berjalan dengan baik.

“Diinternal Kepolisian sendiri khususnya Polres Trenggalek, kami telah menginstruksikan untuk menjaga netralitas Polri. Dilarang keras baik langsung atau tidak langsung terlibat politik praktis apalagi dukung mendukung,” ujarnya.

Sehingga apabila ada temuan , baik itu secara materiil maupun non materiil serta minimal dua alat bukti yang cukup, maka akan diproses secara hukum.

“Apabila ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran atau pun kejahatan Pemilu, Panwaslu melaporkan ke polri untuk proses penyidikan,” katanya.

AKBP Didit BWS  menjelaskan dalam pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye di pasal 269-282 telah termaktub. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut diantaranya melakukan kampanye di luar jadwal KPU  ada di Pasal 269, melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu di Pasal 270, Pejabat Negara yang melanggar pelaksanaan kampanye  ada di Pasal 272.

“Termasuk pelanggaran yang dilakukan anggota PNS,TNI/POLRI dan pernagkat desa dalam pelaksanaan kampanye pilgub ada di Pasal 273,” terangnya.

AKBP Didit juga menekankan peran dan profesionalitas Gakkumdu dalam penanganan pidana Pemilu. Setiap masalah yang muncul harus dikaji secara cermat, sehingga bisa dipisahkan antara pelanggaran dan pidana Pemilu.

“Salah satu faktor sukses Pilkada tidak lepas dari profesional Gakkumdu, oleh karena itu harus solid dan kompak sehingga bisa merumuskan langkah yang paling tepat,” pungkasnya.(hamzah)