Dewan Soroti Keterlambatan Pencairan Dana Bos

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK-Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek yang membidangi pendidikan, menyoroti keterlambatan pencairan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan pendidikan. “Kami prihatin menerima keluhan dari kepala SD dan SMP terlilit utang akibat belum cairnya dana BOS itu,” ungkap, Sukarodin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Rabu(21/2).

Menurutnya, mekanisme penyaluran dana BOS pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Trenggalek itu melalui Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini dana BOS  hingga 21 Pebruari 2018, belum diterima pihak pengelola sekolah.

”Akibat belum cairnya dana BOS tersebut tentu bendampak terhadap proses KBM di sekolah setempat. Karena itu, kami mendesak Kemenkue segera lakukan pencairan dana pendidikan tersebut agar proses KBM berjalan lancar,” tegasnya.

Hingga kini, kata dia, jenjang pendidikan SD dan SMP berstatus negeri maupun swasta terlilit utang. Bahkan, di antaranya beberapa sekolah terancam gulung tikar terutama sekolah yang dikelola swasta.

Sukarodin  menegaskan, semestinya penyaluran dana BOS ke tingkat pemerintah kabupaten saja guna memperlancar administrasi pencairan dana pendidikan dibandingkan ke Pemprov Jatim. Selain itu juga hubungan antarpengelola sekolah ke pemerintah kabupaten begitu dekat juga lebih efisien biaya transportasi.

“Kami menilai pencairan dana BOS melalui pemerintah kabupaten lebih cepat dibandingkan ke pemprov ,” ucap politisi asal PKB ini(ays)