Warga Harus Punya E-KTP Baru, Anggaran E-KTP yang Lama Kemana?

antrian yang berjubel di kantor Dispendukcapil Jombang                                                  (Foto : Elo/KIcom)

KANALINDONESIA.COM : Program pemerintah untuk melakukan pendataan kependudukan melalui data elektronik nampaknya disambut baik oleh masyarakat.

Antusiasme masyarakat dapat dilihat dari membludaknya antrean untuk membuat E-KTP di Dispendukcapil Jombang, sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan alat dan sistem pelayanan yang baik dari pemerintah.

Bayangkan saja di hari libur Sabtu dan Minggu pelayanan E-KTP di Dispendukcapil Kabupaten Jombang tetap dipenuhi dan tampak antrian yang mengular. Bahkan, antrian tersebut terjadi sejak dini hari, warga biasanya mengantre dari jam 03.00 WIB untuk mendapatkan nomor antrian dalam mengurus E-KTP. Hal ini dipicu dengan adanya surat edaran dari Mendagri tentang pelayanan E-KTP sampai batas waktu akhir bulan September.(03/09/2016)

Hendra, salah satu pemoho E-KTP asal Desa Tunggorono yang ikut mengantre sejak dini hari, dan mendapat nomor antrian 287, di Dispendukcapil memaparkan.

“Saya berangkat jam 5 an pagi mas, untuk mendapat nomor antrian ini, dan alhamdulillah masih kebagian nomor pelayanan. Pasalnya, hari ini kabarnya hanya melayani antrian 400 orang. Bisa dibayangkan yang antre sebelum saya mas, pasti berangkatnya dini hari, saya aja mendapat nomor 287 untuk mendapatkan pelayanan E-KTP,” ungkapnya.(03/09/2016)

Baca:  Pemkab Trenggalek Harap Pemuda Daerah Manfaatkan Penerimaan Polri

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang, Hadi Purnama, mengaku jika Dispendukcapil keterbatasan alat dan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga ini menjadi penghambat dalam pelayanan pengurusan dokumen kependudukan warga. Tapi, banyak cara untuk mengatasi hal itu, yakni dengan membuka pelayanan di hari libur.

“Untuk peralatan rekam, kami hanya memiliki 6 perangkat. Dua perangkat ada di kantor pelayanan Dispendukcapil, empat lainnya disebar di empat titik layanan yakni di Kecamatan Mojoagung, Perak, Ngoro, dan Ploso. Tak hanya itu, jaringan internet juga kadang tersendat – sendat seperti beberapa waktu lalu, menyebabkan tidak optimal dan tidak stabil dalam layanan E-KTP,” Kelit Hadi.

Masih menurut Hadi,”Sehingga kami sendiri mempunyai inisiatif membuka pelayanan di hari libur, Sabtu dan Minggu pelayanan di dispendukcapil tetap buka. Supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dalam mengurus administrasi kependudukan. Ini dilakukan untuk masyarakat yang bekerja, dan warga yang baru melakukan perekaman E KTP. Di Jombang sendiri masih sekitar 9000 warga yang belum melakukan perekaman E KTP,” Pungkasnya.

Namun yang tampak aneh dari program ini adalah, program ini merupakan program yang pernah dilakukan oleh pemerintah terdahulu yakni episod pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di era pemerintahan SBY, dulu pernah membuat pengurusan E-KTP nasional, dimana E-KTP ini nantinya berlaku diseluruh daerah di wilayah Indonesia, serta berlaku seumur hidup.

Baca:  Disanksi Menyapu Alun-alun, Puluhan Pelanggar di Sidoarjo yang Tak Patuhi Prokes

Aan Anshori selaku direktur LINK menilai jika pelayanan publik di Dispendukcapil sangat buruk dan terkesan menghamburkan uang masyarakat. Antrean panjang sejak subuh juga sangat kerap terlihat di Kantor Dispendukcapil Kabupaten Jombang. Yang menjadi pertanyaan kenapa bisa demikian dan inilah yang aneh. Mengingat sedari dulu sudah pernah ada program serupa dan untuk alat maupun tenaga sudah ada di setiap kecamatan. Bahkan setiap tahunnya pasti dianggarkan oleh pemerintah melalui APBD.

“Padahal aspek dukungan APBD, Dispendukcapil juga tidak sedikit yakni sebesar Rp. 6, 02 miliar. Kira-kira separuhnya untuk membayar gaji dan honor. Kekurangan tenaga? Kalau dihitung secara kasar, dengan uang 3 miliar, Dispendukcapil setidaknya mampu menggaji 120 an orang selama 1 tahun dengan gaji 2jt/bln lebih dari UMK Jombang,” paparnya.

Masih menurut Aan,”Dengan demikian alasan kekurangan staff layanan sungguh merupakan argumen yang tak logis. Kekurangan peralatan juga menjadi hal yang aneh. Bukankah kabupaten ini pernah punya puluhan peralatan e – ktp? Kemana itu semua? Jika rusak, kenapa tidak melakukan pembelian? Bukankah untuk tahun ini saja masih ada sekitar Rp. 3 miliar untuk belanja barang, modal dan jasa?,” Tanyanya.

Baca:  Angkut Jati Hutan Tanpa Surat, Warga Ponorogo Diamankan Polisi

Hal yang sama juga dilontarkan Wahyudi Sulistya Tim LPK (Lembaga Pengawas Korupsi) Jatim memaparkan. Seharusnya antusiasme masyarakat dalam mengurus data kependudukan juga dibarengi SDM dan juga alat yang memadai. Sehingga membludaknya antusiasme masyarakat dalam mengurus E-KTP bisa bernafas lega dalam mendapatkan hak nya dalam pelayanan publik. Dan bukankah sedari dulu sudah pernah ada program serupa dan untuk alat maupun tenaga sudah ada di setiap kecamatan.

“Padahal dulu sudah pernah di anggarkan dan juga dilakukan perekaman E KTP serentak yang berlaku untuk selamanya. Dan anggaran tersebut di arahkan kemana oleh dinas atau lembaga pemerintah terkait. Sehingga ini memunculkan berbagai tanda tanya bagi masyarakat dalam mendapatkan haknya untuk mendapat pelayanan dari pemerintah,” Tegasnya.

Imbuh Wahyudi,” ini bisa jadi publik menafsirkan hal-hal yang tidak-tidak, seperti adanya dugaan praktek KKN, pada program pemerintah terdahulu, kan dahulu sudah dianggarkan dan bagaimana sekarang bisa muncul program yang sama, lantas bagaimana dan kemana saja larinya dana anggaran E-KTP terdahulu?” pungkasnya.(elo)