Dewan Belum Teken Jadwal Pelaksanaan Pilkades Serentak

Samsuri , anggota DPRD Kab. Trenggalek dari Fraksi Golkar

KANALINDONESIA.COM, TRENGGALEK: Keiginan Kepala Desa se Kabupaten Trenggalek yang ingin melaksanakan suksesinya sebelum pemilihan umum baik legislatif maupun presiden pada tahun 2019 nanti nampaknya akan tidak akan teramini di gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Pasalnya selain masih sibuk di konstituen partainya masing-masing , nampaknya anggota dewan banyak yang lebih memilih tidak membahasnya dikarenakan sepakat untuk menjaga stabilitas politik di daerahnya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsuri menjelaskan jika tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik dan akan menjadi referensi khusus dalam upaya menciptakan stabilitas tidak terkecuali di Trenggalek, maka kehendak para kepala desa agar dimajukan pilkadesnya membutuhkan pemikiran yang taktis dan strategis

“Butuh kecermatan dan kejelian untuk mengambil kebijakan di tahun politik ini, karena kita tidak ingin menambah kerawanan, kasihan penyelenggara pemilu dan keamanan, ” katanya, Senin(26/2) di Trenggalek.

Politisi dari Partai Golkar ini tidak menampik jika pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Trenggalek banyak menjadi perhatian khalayak terkait waktu pelaksanaannya dengan bermacam opini yang  mengemuka kini. Sesudah atau sebelum Pileg dan Pilpres.

“Masa bakti 122 Kades itu akan berakhir pada tanggal 19 April 2019 sehingga wajar jika waktu pelaksanaannya menjadi tarik ulur, ” lanjutnya.

Dikatakannya, semua keputusan waktu pelaksanaan ada di tangan bupati, tetapi semua sarana dan prasarana harus dipersiapkan sebaik mungkin.

“Kami akan menghormati apapun keputusan yang akan diambil bupati, tetapi ingat efek kerawananannya, “tambahnya.

Lebihlanjut, Samsuri menjelaskan sesuai amanat Undang ~ Undang nomor 6 tahun 2014, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan setelah berakhirnya masa bakti dan nantinya akan dilantik pejabat sementara (Pjs), itupun harus diambilkan dari Aparatur Sipil Negara ( ASN) di lingkup Pemkab Trenggalek.

“Mungkin ini akan menjadi salah satu kendala karena keterbatasan jumlah ASN yang ada, “lanjutnya.

Samsuri berharap agar ada diskusi terlebih dahulu dan melibatkan semua elemen yang ada agar pelaksanaan Pilkades bisa berjalan lancar, aman dan terkendali saat memasuki pemilu yang lain.

“Ada dua pesta demokrasi di tahun 2019 selain Pilkades, yaitu, Pileg dan Pilpres sehingga sangatlah wajar jika pertimbangan pelaksanaan Pilkades menjadi perhatian semua pihak, ” tandasnya.(ahmad)