Ikut Kampanye, Anggota Dewan Harus Cuti

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Memasuki tahapan kampanye pada pemilihan bupati (Pilbup) Jombang, Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengingatkan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, apabila mengikuti kampanye atau menjadi juru kampanye (jurkam), agar mengajukan cuti kepada Pimpinan DPRD. Hal ini sudah sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pasal 63 ayat (1).

“pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye,” kata M Fatoni, Komisioner KPU Jombang Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, kepada sejumlah jurnalis, Senin 26 Februari 2018.

Namun pihak KPU, mengakui tidak tahu secara pasti tahapan atau detail mekanisme cuti di lingkungan DPRD, apakah ada cuti mingguan, harian atau total selama masa kampanye.

“ soal mekanisme cutinya tidak mengerti. Hanya saja setelah mengajukan cuti ke pimpinan, kemudian salinan surat diberikan kepada KPU. Ini untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan telah mengajukan cuti,” ungkapnya.

Masih menurut Fatoni, selain harus cuti, diharapkan pada tiap anggota DPRD, selama masa kampanye, tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan. ”Misalnya menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya,” ujarnya.

Saat disinggung, terkait bagaimana jika nantinya ada anggota DPRD yang mengikuti kampanye, meski belum mengajukan cuti, pihaknya secara tegas menyatakan akan meminta Panwaskab Jombang mengambil tindakan tegas. “Karena sudah ada landasan aturannya, maka jika tidak mematuhi aturan bisa saja diturunkan dari kegiatan (kampanye) atau diberi sanksi teguran,” tegasnya.

Lanjut Fatoni, meski tahapan kampanye telah bergulir, sejauh ini KPU belum menerima salinan cuti anggota DPRD. “Sampai saat ini kami belum menerima (salinan) baik dari Sekretaris Dewan maupun anggota yang bersangkutan sendiri,” pungkasnya.(elo)