Bupati Tugas Partai, Korban Tol Terabaikan

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko

KANALINDONESIA.COM :Dugaan plesir Bupati Jombang ke Jepang, akhirnya dibantah oleh pihak Pemkab Jombang. Seperti ramai diberitakan media bahwa bantahan itu keluar melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pihak BKD menegaskan bahwa Bupati Jombang sedang mengambil cuti sebagai Kepala Daerah untuk menjalankan tugas partai ke negeri Sakura.

“Bapak Nyono sudah mengajukan cuti resmi yang telah diajukan ke Gubenur dan Mendagri dan sudah disetujui. Jadi tidak benar kalau beliau meninggalkan tugas secara diam-diam, semua sudah sesuai prosedur yang ada,” ungkap pegawai BKD Jombang.

Bupati Nyono yang juga merupakan petinggi partai, ketua DPD tingkat 1 Partai Golkar Jatim. Banyaknya agenda partai yang megharuskan Nyono cuti sebagai kepala daerah menuai protes dari kalangan masyarakat maupun sejumlah aktifis, pasalnya pada saat kepergian bupati berkunjung ke Jepang, di Jombang terjadi beberapa kegaduhan, salah satunya adalah nasib korban penggusuran tol mojokerto-Jombang. Yang berada di Desa Watudakon kecamatan Kesamben Jombang. Mereka masih bingung bagaimana cara mencairkan ganti rugi tanah mereka, dan mereka masih belum punya tempat tujuan.

Baca:  Riwayat Kyai Muhammad Besari di Tegalsari Ponorogo

Pasalnya setiap korban yang terdampak tol dan rumahnya di gusur, mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menerangkan bahwa mereka warga Jombang. Sehingga para aktifis beranggapan Pemkab, terutama Bupati wajib membantu korban tol, meskipun jalannya pembangunan proyek tol Jombang-Mojokerto adalah urusan pemerintah pusat. Bahkan menurut salah satu pengurus Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Jombang yakni Faiz, menuturkan bahwa kegiatan partai itu tidaklah penting yang terlebih penting adalah nasib korban penggusuran tol. Karena bupati merupakan pelayan masyarakat bukan pelayan partai.

“Setiap warga korban penggusuran tol, adalah warga desa watudakon, dan mereka adalah warga jombang, pemkab harus segera merespon kejadian ini, dan bupati harus segera mencari solusi bagi korban terdampak eksekusi tol, bukan malah jalan-jalan ke Jepang untuk urusan partai, kan bupati pelayan publik bukan pelayan partai,” tegas fais yang merupakan anggota ISNU Jombang

Baca:  Ibu-Ibu Mantan TKW Indonesia asal Kabupaten Blitar Deklarasikan Kulo Suhandoyo, Untuk Jawa Timur

Masih menurut Faiz,” buruknya pelayanan publik di jombang, yang hari menjadi perhatian publik, memang tidak lepas dari sosok pemimpinnya, ini adalah bukti bahwa Bupati Nyono tidak piawai menjadi seorang pemimpin, dan mungkin bupati lebih piawai untuk menjadi petugas partai,” pungkasnya.(04/09/2016)

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Jombang diduga plesir ke Jepang. Dan nasib korban eksekusi tol Jombang- Mojokerto terabaikan, dari perhatian pemkab. Bukan hanya itu banyak agenda pembahasan Perubahan APBD 2016 yang tidak bisa dihadiri langsung karena kepergian Bupati Nyono ke Jepang dalam rangka menjalankan tugas partai. Belum lagi buruknya pelayanan publik atas perekaman data E-KTP, yang hingga kini masih belum ada solusi.

Baca:  Komitmen Bersama, Polresta Sidoarjo Mengajak Semua Elemen Masyarakat untuk Bersabar Hingga Real Count Usai

(elo)