Inna Sebut Ada Aliran Uang ke DPRD, Ketua Komisi D Minta KPK Buktikan

ketua Komisi D DPRD Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Seperti dikutip dari Detik.com, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan (Plt Kadinkes) Jombang nonaktif Inna Sulistyowati menceritakan soal kaitan DPRD Jombang dalam kasusnya. Dia mengaku punya rekaman percakapan dengan DPRD.

“Di HP (ponsel) saya terekam pembicaraan dengan DPRD,” kata Inna setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2018).

Hal ini membuat Syarif Hidayatullah (red : Gus Sentot), merespon tanggapan adanya kabar tersebut. Pihaknya justru meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera menindak lanjuti adanya nyanyian dari mantan plt Kadinkes tersebut, karena secara pribadi pihaknya mengaku tidak mengenal sosok Inna.

“sebagai anggota, saya gak tau tentang itu, jadi kalau memang Bu Inaa ngomong seperti itu, secara pribadi saya sendiri juga kurang mengenal bu Inna, cuman saya berharap hal itu agar dibuktikan, agar tidak menjadi bola liar, dan fitnah dan kalau bisa diusut hingga tuntas,” kata Gus Sentot, saat ditemui sejumlah jurnalis, Senin 26 Februari 2018.

Bahkan Sentot, meminta KPK memeriksa seluruh anggota Dewan, untuk memastikan bahwa penyampaian secara sepihak oleh Inna, itu tidak benar. Pihaknya, juga selalu mendorong agar terciptanya pemerintahan yang bersih, agar Jombang kedepan lebih baik lagi. ” sebagai anggota Dewan kita akan taati proses hukum, khususnya penegakan hukum dalam memberantas korupsi, karena saya mendukung gerakan anti pungli,” ujarnya.

Sementara itu, Mustofa selaku anggota Komisi D DPRD Jombang, lebih terkesan untuk diam seribu bahasa, karena pihaknya selama ini, belum mengetahui adanya kebenaran kabar yang disampaikan oleh Inna pada KPK.” ya kalau soal itu No coment,” ungkap Mustofa.

Seperti dilansir oleh sejumlah media, mengenai pengakuan Inna pada penyidik KPK, terkait aliran dana suap juga mengalir ke DPRD.

Belum jelas pembicaraan yang dimaksud Inna. Tetapi dia berkata ada hubungan dengan aliran dana ke DPRD.”Aliran dana ke DPRD,” ujarnya singkat sembari masuk ke mobil tahanan.

Hingga kini, KPK belum pernah menyebut adanya peran atau kaitan DPRD Jombang dengan kasus ini. Tetapi, menurut KPK, keberadaan bukti rekaman bisa menjadi salah satu bukti untuk menelusuri kasus.

“Saya belum dapat informasi persis, apa yang disampaikan (tersangka ke) penyidik (termasuk aliran dana ke DPRD). Tapi untuk hal-hal seperti itu, apalagi kalau ada rekaman, kalau memang benar ada, jika disampaikan, bisa jadi salah satu bukti yang kita telusuri,” tegas Febri.

Atas peristiswa ini, Nyono disangka menerima suap dari Inna. Dana berasal dari pungli yang dilakukan Inna terhadap dana kapitasi yang diterima 34 puskesmas di Jombang. Inna, disebut KPK, melakukan pungli itu sejak Juni 2017 hingga terkumpul Rp 434 juta.

Inna kemudian menyetor uang Rp 200 juta agar Nyono menetapkan Inna sebagai Kadinkes Pemkab Jombang definitif. Inna melakukan pungli lainnya, yaitu terkait izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang. Dari pungli itu, Inna menyerahkan Rp 75 juta kepada Nyono. Duit itu telah dipakai Nyono sebesar Rp 50 juta untuk keperluan pembayaran iklan terkait kampanye dalam rangka maju lagi ke Pilkada Bupati Jombang 2018.(elo)