Tak Berijin, Front One Inn Syariah Diduga Pake Uang Pelicin Agar Bisa Beroperasi

bangunan Front One Inn Syariaah yang tidak kantongi ijin

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Bangun gedung Front One Inn Syariah, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No 55, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, Jombang Jawa Timur, diduga gunakan uang pelicin yang disetorkan hingga ratusan juta rupiah, kepada oknum instansi terkait.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bangunan tersebut bisa beroperasi layaknya rumah penginapan atau homestay. Bahkan meski sudah terang-terangan tak kantongi ijin, hingga saat ini belum ada tindakan tegas dari pihak terkait, termasuk aparat penegak perda, terhadap pemilik atau pengelola gedung yang seolah-olah kebal hukum.

“Bisa jadi, pemilik atau pengelola telah menyetorkan uang kepada oknum agar perijinan bisa dipermudah. Yang saya ketahui, uang pelicin itu hingga Rp 500 juta lebih telah diberikan,” ungkap Nanang Kuspratomo, yang telah mengadukan persoalan ini ke Polres Jombang, Kamis 1 Maret 2018.

Baca:  Begini Kronologi Penangkapan, Bupati Jombang oleh KPK

Masih menurut Nanang, uang pelicin tersebut memang digunakan pihak pengelola agar tak dipersoalkan pengoperasian gedung meski belum ada ijin, oleh oknum maupun penegak perda. Apalagi, pihak pemilik diduga kuat telah membohongi warga setempat terkait perijinan.

“Kenyataannya, gedung Front One Inn Syariah digunakan juga sebagai tempat penginapan atau homestay. Buktinya, ada kamar-kamar yang berderet di bagian belakang dengan harga bervariasi sesuai ukuran maupun fasilitas yang ditawarkan,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi terkait perijinan, pihak Front One Inn Syariah hanya menunjukkan dokumen izin terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UPL) sebagai tempat penginapan atai homestay. UKL/UPL tersebut merupakan syarat untuk terbitnya izin lingkungan. Padahal, jelas-jelas izin awal yang disepakati warga setempat yakni pengelolaan restoran serta ruang pertemuan.

“Terkait izin itu, sudah menjadi urusan dan kewenangan pihak pelaku usaha. Dan saya disini hanya sebagai manajer operasionalnya,” ujar Riyadi Saputra, Manager Front One Inn Syariah.

Baca:  Aris Mukiono PJ Sekda Baru Lamongan dari Provinsi Resmi Dilantik oleh Bupati Lamongan

Sementara itu Yudi Adrianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Jombang, saat dikonfirmasi, mengenai kebenaran dokumen izin soal UKL/UPL tersebut, pihaknya mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses. “Terkait izin masih saya minta kan tanda tangan pada pak Bupati,” tegas Yudi.

Sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), milik Front One Inn Syariah, juga masih dalam proses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Jombang. “IMB baru masuk tanggal 2 kemarin dan sekarang masih proses,” papar Joko Muji Subagyo, Kabid Perijinan.

Dari data tersebut, menunjukkan keberadaan bangunan Front One Inn Syariah sebagai tempat penginapan atau homestay memang, belum mengkantongi ijin, namun tetap nekad beroperasi sejak beberapa bulan lalu.

Jika terbukti, pihak Front One Inn Syariah telah lakukan pelanggaran UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 97 disebutkan, tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Serta, diteruskan dalam Pasal 109 yakni setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan, dipidana dengan penjara minimal 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit 1 milyar dan paling banyak 3 milyar.

Baca:  Banyaknya Pemasangan Lampu PJU Liar, Ratusan Desa di Jombang Diberikan Bantuan Lampu PJU

Dan yang sungguh ironis, hingga hari ini tidak ada upaya apapun dari penegak perda, seolah-olah pemilik bangunan tersebut kebal hukum. Inilah gambaran carut marutnya birokrasi di Kota Santri. Tak heran jika saat ini Abdul Qudus selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Jombang, menjadi terperikas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan kasus suap fee ijin operasional sebuah rumah sakit swasta.(elo)