Panwaslu Kabupaten Jombang, Temukan ASN dan Perangkat Terlibat Kampanye

Nur Khasanuri ketua Panwaskab Jombang

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang, menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat Desa, yang terlibat dalam kampanye pasangan calon (Paslon) pemilihan bupati (Pilbup) Jombang, Jawa Timur.

Dari data yang dihimpun redaksi ada lima dugaan pelanggaran kampanye, kelima pelanggaran kampanye tersebut, dilakukan oleh oknum ASN dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Kementrian Agama (Kemenag), serta unsur dari perangkat Desa.

“ ada idikasi temuan, paling tidak, ada lima dugaan pelanggaran dalam tahapan kampanye, yang dilakukan oleh masing-masing paslon di kabupaten Jombang,” kata Nur Khasanuri selaku Ketua Panwaskab Jombang, saat ditemui sejumlah jurnalis, Senin 5 Maret 2018.

Masih menurut penjelasan Nur, pihakn panwaslu saat ini sudah melakukan pengawasan melekat pada tiga paslon, sebagai upaya pencegahan, namun Panwaslu masih menemukan sejumlah pelanggaran. Dan kini pelanggaran tersebut masih terus didalami oleh pihak Panwaslu.

“ indicator dugaan awal pelanggaran sudah ada nampak, tapi sampai hari ini, kami itu sifatnya masih melakukan investigasi dan menelusuri sejauh mana dugaannya mengarah, pada pelanggaran kampanye, terkait dengan netralitas,” ujarnya.

Saat disinggung dari unsure mana saja, oknum yang diduga melakukan pelanggaran kampanye, terkait dengan netralitas tersebut, pihaknya menuturkan bahwa ada ASN dari dinas pendidikan, kemenag, serta keterlibatan perangkat Desa.

“ ASN dari lingkup kementrian pendidikan nasional dan dari lingkup kementrian agama, termasuk kita juga menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye yang dilakukan  dari unsure perangkat Desa,” ungkapnya.

Ketika ditanya apa langkah yang akan diambil oleh Panwaslu mengenai adanya temuan tersebut, selain melakukan kajian dan pendalaman temuannya, Nur Khasanuri mengatakan bahwa, bahwa temuan pelanggaran yang mengarah pada netralitas, akan diteruskan ke lembaga atau instansi terkait, sesuai dengan amanah undang-undang.

“ kalau dugaannya memang benar-benar melanggar, kepada netralitas nanti kita akan teruskan, kalau ASN nanti kita akan teruskan kepada komisi ASN, kalau yang di kemenag akan kita teruskan ke inspektorat terkait dijajaran kemenag, sedangkan kalau unsure sekdes nanti kita akan teruskan pada inspektorat di tingkat kanupaten, meski kini masih dalam proses,” tegasnya.

Perlu diketahui jika pelanggaran kampanye tersebut memang benar-benar terbukti, maka sanksi terburuk yang akan diterima pelaku, sangatlah berat, hingga bisa muncul pemberhentian. “ dari perangkat Desa kalau terbukti bisa diberhentikan,” tukasnya.

Dari beberapa temuan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang menjadi temuan oleh Panwaslu Kabupaten Jombang, ternyata tidak mengarah dan mempengaruhi pencalonan paslon dalam pilbup, karena tidak ada kesengajaan dari pihak paslon untuk melibatkan para oknum ASN dan perangkat Desa tersebut.(elo)