Puluhan Pejabat Pemkab Ngawi Terangkut Gerbong Mutasi

KANALINDONESIA.COM, NGAWI: Puluhan pejabat di lingkungan Pemkab Ngawi, terangkut gerbong mutasi, Senin (05/03/2018).

Terangkutnya puluhan pejabat dalam gerbong mutasi tersebut, diperkirakan karena dinilai kurang greget dalam memaksimalkan kinerja di satuan birokrasi.

Mutasi pejabat ini langsung dilakukan oleh Bupati Ngawi Budi Sulistyono yang dihadiri Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko plus semua pejabat OPD di Pendopo Wedya Graha Ngawi.

Rotasi atau perputaran jabatan tersebut terpaksa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan maupun kurang terserapnya anggaran (silpa) dalam suatu program di satuan kerja (satker) dilingkup Pemkab Ngawi. Bupati Ngawi Budi Sulistyono secara blak-blakan mengatakan mau tidak mau mutasi jabatan itu harus diterima dengan legowo sebagai satu konsekuensi sebagai pejabat pemerintah.

“Mutasi ini tujuanya mereka agar lebih serius menangani semua anggaran yang menjadi tupoksinya maupun beban anggaran yang dikelola. Intinya jangan sampai terjadi penyimpangan dan silpa meskipun nilainya dari tahun ke tahun menurun,” terang Kanang sapaan akrab Bupati Ngawi, Senin (05/03).

Selaku Bupati Ngawi ia pun menilai mendasar pengalaman tahun sebelumnya realisasi belanja anggaran selalu tidak tepat waktu. Padahal inovasi program pembangunan pro rakyat terus digenjot untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terukur dan terencana. Dengan alasan inilah ia melakukan mutasi terhadap puluhan pejabat yang dinilai kurang maksimal menjalankan program tertentu.

Dari puluhan pejabat yang dirotasi ada tiga dinas yang bakal diumbar kosong kursi pimpinanya pasca mutasi ini. Ketiga dinas tersebut antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Untuk Dinkes sendiri sebagai salah satu dinas yang paling lama ditinggal empunya hanya diisi pejabat Plt pasca meninggalnya Dr Puji Rusdiarto Adi sekitar dua tahun lalu.

“Dinkes ini saya ingin mencari orang yang benar-benar tepat dan untuk mencarinya itu butuh waktu. Dan baru sekarang ini dalam waktu dekat akan diadakan assessment untuk menjaring siapa yang layak menduduki kursi Dinkes itu,” ujar Kanang.

Terpisah Yulianto Kusprasetyo Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi membenarkan ada 75 orang pejabat yang terkena gerbong mutasi. Untuk Eselon II ada 7 pejabat yang digeser, Eselon III ada 18 pejabat dan Eselon IV tercatat ada 40 pejabat yang menempati kursi baru. Yulianto juga membantah kalau proses mutasi puluhan pejabat itu terkesan asal-asalan tanpa pertimbangan etos kerja.

“Proses mutasi sudah direncanakan sejak awal tidak ada kesan dadakan. Semuanya sudah dilakukan melalui pertimbangan secara detail dan tidak ada titipan kursi,” beber Yulianto kepada sejumlah wartawan.

Justru sebaliknya kata Yulianto, Kabupaten Ngawi pada akhir 2017 lalu menerima satu penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai salah satu dari 9 daerah kabupaten/kota tingkat nasional yang telah melaksanakan seleksi pejabat terbaik dan fair play. Dimana award dari KASN itu diberikan ke Kabupaten Ngawi atas kepatuhan dan kwalitas tata kelola seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

“Resiko dari award itu kalau toh kita tidak bisa melaksanakan seleksi pejabat secara baik akan dicabut. Makanya kita harus benar-benar ekstra hati-hati dan terbuka dalam proses seleksi pejabat yang akan dimutasi,” pungkas Yulianto.(dik)