Alat Perekam E-KTP Rusak Dijadikan Alasan Bupati, Kendala Buruknya Pelayanan Dispendukcapil Jombang

Bupati Jombang Nyono Suharli

KANALINDONESIA.COM : Rusaknya alat perekam E-KTP yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Jombang dianggap sebagai faktor utama penyebab buruknya pelayanan pemohon E-KTP, yang antusias dalam memperbaruhi ataupun mengurus baru. Hal ini dibenarkan oleh Bupati Jombang yakni Nyono Suharli, saat ditemui sejumlah awak media seusai paripurna di gedung DPRD Jombang.

“Lima dari enam alat perekam e-KTP yang kami miliki rusak. Sehingga pelayanan menjadi terlambat,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya warga Jombang yang mengajukan pemohonan E-KTP, harus berdesak-desakan untuk berebut nomor antrean. Bahkan, pemohon E-KTP harus datang dini hari hanya untuk mengantri nomor antrian, tapi bukan hanya itu bahkan ada warga yang rela bermalam hanya untuk mengantri nomor antrian di teras kantor Kecamatan Ngoro.

Baca:  Tidak Cukup 5 M, PDAM Minta Suntikan Anggaran Lebih di APBD-P

Untuk mengatasi buruknya pelayanan tersebut, pihak pemerintah mengaku sudah mengajukan anggaran dalam P-APBD tahun 2016 untuk keperluan pengadaan peralatan di Dispendukcapil.

“Barusan kita sudak menyetujui P-APBD 2016. Di situ ada anggaran Rp 900 juta untuk peralatan rekam e-KTP. Kemudian kami ajukan ke Gubernur. Kita tunggu sampai 15 hari. Baru kemudian kita lakukan realisasi,” tegas Nyono.

Meskipun terlambat, terkait pengajuan anggaran pengadaan di Dispendukcapil bagi Nyono tidak masalah. Sedangkan pihak dari Mendagri memberi waktu hingga 30 September untuk pembuatan e-KTP.

“Tidak terlambat juga lah. e-KTP ini bukan hanya untuk saat ini saja, tapi sampai nanti. Masih banyak warga yang nantinya dan khususnya berusia 17 tahun yang masih belum mengurus e-KTP. Kami juga optimis, sisa 9.589 warga yang belum itu bisa selesai akhir September ini,” pungkasnya.

Baca:  Ingin Kuasai Motor Korban Dengan Aksi Tipu-Tipu, Seorang Pemuda Dibekuk Polisi

Hal ini sontak menuai sorotan dari pihak pemerhati kebijakan publik, kali ini Faiz yang juga merupakan anggota Kaum Santri Peduli Desa (KSPD) memaparkan bahwa, Bupati tidak jeli dalam mengamati masalah birokrasi yang ada, dan dianggap tidak menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

“Seharusnya bupati tahu dari laporan SKPD bahwa ada persoalan di pelayanan pengurusan E-KTP, ini kan berarti bupati tidak ada komunikasi yang baik dengan SKPD. Belum lagi bupati seharusnya lebih jeli dalam menilai program kerja, disaat ada edaran dari mendagri bupati seharusnya segera melakukan cek, terhadap kondisi lapangan, bagaimana kesiapan sarana dan prasarananya sudah mumpuni apa tidak dengan program yang dijalankan,” ungkapnya.(06/09/2016)

Baca:  TGB dan Puja Syarma Ramaikan Halalbihalal di Lombok Tengah

Masih menurut Faiz,”kenapa pengajuan anggaran ini baru diusulkan sekarang, dan itu juga setelah mendapatkan sorotan dan kritikan dari publik, terkait buruknya layanan dispendukcapil, ini kan bukti bahwa Bupati tidak jeli, dalam menangani masalah,” tegas Faiz yang merupakan mantan aktifis pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Bupati harus segera membuat trobosan, serta mengambil hikmah dari fenomena kegaduhan di Dispendukcapil, dan kalau perlu copot kepala dinasnya, ganti dengan yang berkompenten dan mempunyai semangat kerja tinggi, agar tidak memalukan wibawa pemerintahan,” harapnya.(elo)