PMII UNISDA Lamongan, Gelar Aksi Sambut Kedatangan Presiden Joko Widodo

Aksi PMII Unisda di Pertigaan Sumlaran Sukodadi Lamongan sambut Presiden Joko Widodo yang akan lewat. Foto:omdik_kanalindonesia.com

KANALINDONESIA.COM. LAMONGAN; Puluhan mahasiswa dari PMII Komisariat Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) melakukan aksi unjuk rasa dengan turun jalan menyambut rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan hari ini, Kamis (8/3/2018).

Aksi puluhan mahasiswa itu berjalan dengan tertib, walau sempat terjadi ketegangan dengan pihak Kepolisian yang bertugas mengamankan jalan yang akan dilewati oleh Presiden Joko Widodo menuju Kabupaten Tuban. Namun berkat negosiasi yang baik aksi Mahasiswa itu akhirnya bisa diredam dan disarankan untuk berorasi di halaman kampus saja yang tidak jauh dari jalan raya nasional tersebut.

Pantauan kanalindonesia.com di lapangan, puluhan mahasiswa itu melakukan aksinya dari pertigaan Sumlaran Sukodadi Lamongan. Tepatnya dipinggir jalan nasional Lamongan – Babat dan hanya berjarak 100 meter dari kampusnya.

Dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan beberapa tuntutan antara lain Pemerintah dibawa kepemimpinan Presiden Joko Widodo harus menstabilkan harga padi untuk kesejahtraan petani, menurunkan harga BBM dan subsidi, dan yang ketiga Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perpu pengganti UU MD3. Mereka bediri di tepi jalan nasional.

Sambil berorasi untuk menyuarakan tuntutannya, puluhan mahasiswa itu berdiri sambil membentangkan spanduknya dipertigaan Sumlaran arah ke Sugio. Aparat Kepolisian cukup sigap, sebelum pemakai terganggu mereka pun diberikan pengertian dan dikembalikan ke kampusnya lagi.

Menurut Koordinator aksi tersebut Lutfi Syaifullah, sehubungan dengan rencana kedatangan presiden Joko Widodo ke Lamongan dan dilanjutkan ke Tuban. PMII Komisariat UNISDA meminta pemerintah segera menuntaskan beberapa kasus yang belum terselesaikan.

Misalnya, revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu yang mengancam demokrasi Bangsa Indonesia.

“Presiden seakan mengamini revisi UU MD3 yang telah disahkan DPR, dengan tidak menunjukkan langkah konkrit dengan mengeluarkan Perpu pengganti UU MD3,” paparnya.

Tak hanya itu, beberapa kasus lainnya banyak yang belum terselesaikan, seperti kasus korupsi E-KTP. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat. “Pemerintah harus segera menuntaskan kasus-kasus yang belum terselesaikan dan sangat merugikan Negara, misalnya korupsi E-KTP”, tambahnya.

Sekedar diketahui, kedatangan Presiden RI, Joko Widodo berkunjung ke Lamongan pada Kamis (8/3/2018) untuk membagikan sertifikat tanah dan dilanjutkan ke Tuban keesokan harinya tersebut dalam rangka panen raya di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang dilaksanakan Jumat (9/3/2018) mendatang. (omdik/fer)