Tak Kantongi Ijin, Satpol PP Ancam Tutup Paksa Front One Inn Syariah

bangunan Front One Inn Syariah yang tidak kantongi ijin dari dinas terkait

KANALINDONESIA.COM, JOMBANG : Tidak kantongi ijin mendirikan bangunan (IMB), bangunan gedung Front One Inn Syariah, yang terletak di jalan Soekarno-Hatta nomor 55, Desa Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan, akan ditertipkan oleh Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Hingga kini pihak pemilik Front One Inn Syariah, tetap nekad beroperasi layaknya hotel meski tak kantongi ijin. Satpol PP akan memberikan tindakan tegas, berupa penutupan secara paksa. Hal tersebut ditegaskan Ali Arifin, Kasie Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Satpol PP Pemkab Jombang . “Sudah sesuai aturan, setiap pemilik usaha harus kantongi beberapa perijinan baik lingkungan maupun IMB. Jadi kalau tidak berijin, pasti akan kita tindak tegas,” kata Ali Arifin, Senin (12/3/2018).

Pihak Satpol PP, menyatakan untuk saat ini langkah yang diambil yakni menindaklanjuti atas adanya laporan masyarakat yang telah masuk. Termasuk, mengumpulkan sejumlah keterangan masyarakat, termasuk kepala desa setempat, serta beberapa media yang telah memberitakan. “Kita bertindak atas laporan maupun keresahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, termasuk pemberitaan media,” ujar Ali.

Bahkan pihak, Satpol PP akan segera memanggil pemilik Front One Inn Syariah. Pemanggilan tersebut sebagai upaya meminta keterangan sekaligus meminta dokumen perijinan yang dimiliki. Jika nantinya dalam kesempatan itu pihak pemilik tidak bisa menunjukkan dokumen yang dimaksud, Satpol PP akan langsung mengambil tindakan tegas. “Pasti akan langsung kita tutup,” tegasnya.

Seperti yang telah diberitakan, Front One Inn Syariah, belum mengantongi ijin lingkungan maupun IMB, namun pihak pengelola yang merasa kebal hukum, nekat untuk tetap beroperasi layaknya rumah penginapan atau homestay, sejak beberapa bulan lalu.

Meskipun, dalam pengajuan awal perijinan kepada masyarakat setempat, pihak pengelola menyatakan bahwa bangunan tersebut hanya sebagai tempat usaha restoran dan ruang pertemuan. Oleh sebab itu, beberapa masyarakat telah mengadukan pemilik ke Polres Jombang. Alasannya, jika tak kantongi ijin pihak pemilik usaha telah UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bisa dikenakan sanksi administratif maupun pidana.(elo)