Rakornas IG 2018 Digelar 21 Maret 2018 di Jakarta

KANALINDONESIA.COM, JAKARTA: Badan Informasi Geospasial (BIG) terus berkomitmen membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke melalui program di bidang Informasi Geospasial.

Kebijakan IG Nasional ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kepala BIG Prof. Hasanudin Z. Abidin mengatakan Kebijakan IG Nasional menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan informasi geospasial nasional.

“Rencana aksi penyelenggaraan informasi geospasial nasional tersebut disusun oleh seluruh pemangku kepentingan bidang informasi geospasial melalui Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial,” ujar Hasanudin kepada Kanalindonesia.com usai membuka Pra Rakornas IG 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Ia menjelaskan, pada tahun 2018 ini pihaknya akan menyelenggarakan Rakornas IG yang diselenggarakan tanggal  21 Maret 2018 di Jakarta.

Rakornas IG 2018 mengusung tema Percepatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Berkelanjutan.

“Tujuan Rakornas IG 2018 adalah tersusunnya dokumen hasil evaluasi RPJMN 2015-2019 bidang IG dan rencana aksi untuk pemenuhan target RPJM 2015-2019, tersusunnya dokumen hasil evaluasi implementasi dalam rangka percepatan Kebijakan Satu Peta 2016-2019, serta tersusunnya bahan masukan RPJMN 2020-2024 bidang informasi geospasial,” jelas Hasanudin.

Menurutnya, dasar hukum pelaksanaan Rakornas IG Tahun 2018 adalah Perpres No. 94/2011 tentang BIG sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 127/2015, dan PP No. 9/2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4/2011 tentang IG, pasal 63-67.

Sedangkan latar belakang pelaksanaan rakornas dimulai saat terjadi adanya gap antara target RPJMN 2015-2019 bidang IG dengan kondisi saat ini, sehingga dibutuhkan Rencana Aksi untuk Pemenuhan Target RPJMN 2015-2019 sampai tahun 2019.

Selain itu, perlunya monev implementasi percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) 2016-2019 oleh masing-masing pemangku kepentingan sekaligus penyusunan Rencana Aksi untuk Pemenuhan Target sampai tahun 2019, serta perlunya penyiapan bahan untuk RPJMN IV 2020-2024 di bidang IG yang selaras dengan RPJPN 2004-2025, yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait penyelenggaraan IG.

“Jadwal pelaksanaan Rakornas IG 2018 dimulai dari persiapan tanggal 14 Februari 2018, kemudian Rapat Pimpinan Persiapan tanggal 26 Februari 2018, Pra Rakornas IG tanggal 12 Maret 2018 ini. Kemudian persiapan akhir Rakornas pada tanggal 19 Maret 2018, dan pelaksanaan Rakornas IG tanggal 21 Maret 2018,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan Rakornas IG 2018 akan dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang.

Untuk sesi pagi berupa rapat pleno, sementara sesi siang berupa diskusi per cluster dengan total ada 4 cluster.

Untuk Cluster 1 : Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, yang terdiri dari : Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan), Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian RI (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Ketahanan Nasionalm(Lemhanas), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), PUSHIDROS AL, DISSURPOTRUD AU, dan DITTOP AD.

Cluster 2 : Bidang Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, yang terdiri atas : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemkes), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemsos), Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan  (BPOM), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Perpustakaan Nasional.

Sementara Cluster 3 : Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, terdiri atas : Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Badan Karantina Pertanian, Badan Ketahanan Pangan (BKP), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Restorasi Gambut (BRG), Kemenperin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Terakhir Cluster 4: Sarana dan Prasarana, terdiri dari : Kementerian Agraria dan Tata R2uang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, LPP Radio Republik Indonesia, LPP Televisi Republik Indonesia, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Badan Informasi dan Geospasial, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Batam, serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Sabang.

“Karena banyaknya pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, kita membaginya dalam  4 cluster agar terkelola dengan baik dan mereka bekerja sesuai dengan fungsinya menggunakan informasi geospasial,” tutur Hasanudin. @Rudi