Diduga Dirikan Pertamini Tak Berizin dan Rusak Fasum, Yayasan STIKES ICME Dilaporkan TC

Bangunan Pom pertamini yang berada di atas trotoar

KANALINDONESIA.COM :Maraknya permintaan konsumen akan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat sejumlah pengusaha melirik bisnis jual beli migas ini. Bahkan sejumlah pengusaha yang mempunyai modal besar membangun sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), namun untuk kalangan yang mempunyai modal kecil, kali ini banyak yang membangun POM Pertamini. Seperti banyak kita jumpai diberbagai wilayah di beberapa daerah, banyak berjamur POM Pertamini.

Dengan berjamurnya pom pertamini tersebut, bukan berarti pendirian usaha penyedia BBM ini harus mengabaikan regulasi yang ada. Tetap dalam mendirikan usaha ini harus memperhatikan regulasi yakni peraturan BPH Migas no 6 Tahun 2015 tentang penyaluran bahan bakar minyak tertentu, serta tetap memperhatikan aturan main yang berlaku di daerah. Namun ada yang berbeda dengan maraknya pembangunan POM Pertamini di salah satu wilayah di Jombang.

Baca:  DPC Projo Jombang, Gelar Turnamen Sepak Bola Projo Cup Piala Bupati Jombang

Bangunan POM Pertamini ini dibangun diatas trotoar milik pemerintah daerah. Sontak hal ini mendapatkan protes dari kalangan aktifis maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), salah satunya yakni LSM Tranparency and Transportation Comunity (TC) Jawa Timur. Pasalnya pendirian pom pertamini ini diduga merusak fasilitas umum yakni trotoar, serta tidak mengantongi izin pendirian pom.

“Kami menduga adanya pengrusakan fasilitas umum, dan kami juga menduga bahwa pendirian pom pertamini itu tidak memiliki izin resmi dari pemerintah,” ungkap Anang Fachurodhi selaku ketua LSM TC Jatim.(07/09/2016)

Ketika disinggung langkah apa yang akan ditempuh pihak TC sebagai LSM, lelaki yang akarab disapa Cak Bothek ini mengatakan,”kami akan menempuh jalur hukum, untuk dugaan pengrusakan fasilitas umum, pasalnya pembangunan pom yang berada diatas trotoar milik pemerintah daerah ini jelas mengganggu hak-hak pengguna jalan, yakni pengguna jalan kaki,” tegasnya.

Baca:  Pasca Gempa, Ini himbauan BMKG Kalianget Sumenep.

Masih menurut Anang,” dengan bukti-bukti yang kami kantongi serta dasar hukum yang sudah kami kaji, kami akan melaporkan pengrusakan fasilitas umum ini ke Polres Jombang,” pungkasnya.

Sorotan serta kritikan juga datang dari kalangan Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ). Kali ini Joko Fatah Rochim menilai bahwa tindakan pengrusakan fasilitas umum ini melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pihaknya meminta dinas terkait agar segera merespon dengan cepat adanya pengrusakan fasilitas umum yang diduga dilakukan oleh Yayasan STIKES ICME.

“Kami meminta agar SKPD terkait segera saling berkordinasi dengan baik, bukan malah saling lempar tanggung jawab, dan untuk pihak penegak hukum agar segera merespon pengrusakan fasilitas umum tersebut, hal ini dikarenakan untuk membangun trotoar itu menggunakan uang APBD, yang salah satunya bersumber dari masyarakat, termasuk kami masyarakat sipil,” ungkapnya.

Baca:  Enam Kali dalam 2 Bulan Direndam Banjir, Warga mengaku sudah Terbiasa

“Hal ini perlu segera disikapi oleh pihak SKPD terkait agar tidak muncul permasalahan serupa dikemudian hari, dengan adanya hal seperti ini banyak pihak yang dirugikan, diantaranya masyarakat, pemerintah, dan yang paling penting adalah harus ada tindakan nyata dari pemerintah serta aparat penegak hukum, guna untuk menjaga martabat pemerintah serta memberikan efek jera pada pelaku,” pungkas fatah yang juga merupakan ketua DPC Projo Jombang.(elo)