Setya Novanto Apresiasi Putusan MK Atas Dikabulkanya Gugatan Tentang UU ITE

KANALINDONESIA.COM : Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan gugatannya tentang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dimana UU ITE itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

“Sebagaimana wartawan ketahui uji materi UU ITE itu terkait Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 44 huruf b. Kedua pasal itu mengatur ketentuan informasi dan atau dokumen elektronik berikut hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, dan ketentuannya yang bisa dijadikan alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan penegak hukum. Tapi, itu merupakan kewenangan apparat penegak hukum,” tegas Novanto dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Kamis (08/09/2016).

Baca:  Kementerian PUPR Gandeng PWI Pusat Salurkan Bantuan Sosial

UU Tipikor yang diajukan oleh Novanto adalah Pasal 26A yang mengatur ketentuan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa MK menyatakan, informasi elektronik sebagaimana diatur UU ITE dan UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menurut MK tidak semua pihak dapat melakukan penyadapan. Penyadapan boleh dilakukan jika ada perintah dari penegak hukum.

“Sehingga dalam kasus saya penyadapan itu bukan barang bukti yang sah, karena direkam tanpa sepengetahuan saya apalagi penegak hukum,” ujar mantan Ketua DPR RI itu.

Menurut MK, bukti rekaman dalam kasus Novanto itu gugur dengan sendirinya. Sebab, rekaman itu dinilai tidak memenuhi unsur pidana, dan direkam tidak atas permintaan penegak hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Baca:  Pesan Presiden Joko Widodo untuk Baiq Nuril

Karena itu Novanto mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada MK yang sudah bekerja profesional, sangat hati-hati, teliti dan menjujung tinggi serta menegakkan nilai-nilai kebenaran diatas semuanya, karena keputusan yang ditetapkan MK bersifat mengikat atau final and binding.

Namun demikian Novanto dan keluarganya sudah ikhlas dan legowo dengan menerima kasus rekaman tersebut sampai melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPR RI.

“Saya yakin Allah SWT mempunyai rencana lain yang lebih baik, sehingga saya dan keluarga tetap menjalani kehidupan seperti biasanya,” tambahnya.

Ke depan diharapkan kasus semacam itu tidak terjadi pada orang lain, apalagi pejabat tinggi negara. Dan, saat ini Novanto fokus menjalankan amanah sebagai wakil rakyat di DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar.

Baca:  Presiden Terbuka pada Semua Pihak yang Ingin Bertemu

“Kita akan bekerja untuk rakyat bersama pemerintah, untuk Indonesia yang lebih baik lagi sejalan dengan Nawacita Pemerintahan Jokowi,” pungkasnya.

ZAL